Sebar Hoax Saat Bencana, Tokoh Masyarakat Kajai Bantah Mensos Diusir Dan Dkcaci Maki

Pasaman Barat (Minangsatu) - Tampaknya perang politik bukan hanya saat pemilu saja, tapi di lokasi bencana yang daerahnya sudah porak-poranda, masih ada saja yang memanfaatkan politik praktis untuk menjatuhkan seseorang, salah satu korban penjelekan ketika memberikan bantuan dan mendata, yakni Mentri Sosial RI. Tri Rismaharini .Dalam Sebuah media online yang dishare oleh netizen, dikatakan kalau Mensos Risma dicaci-maki dan diusir untuk keluar dari Pasaman Barat, ketika mengunjungi daerah tersebut. Semua merasa kaget dengan hoax yang tersebar tersebut, karena imbasnya untuk daerah bencana, jika saja memang itu disikapi dengan emosi pengambil kebijakan.

Sekaitan dengan ada isu netizen tersebut, ketua komisi 1 DPRD Sumbar berasal dari fraksi PDI-P Syamsul Bahri, yang saat itu mendampingi Mentri Sosial Risma, dari mulai kedatangan sampai kepulangan dengan tegas mengatakan, itu hoax memalukan dan merugikan Sumatera Barat, khususnya daerah bencana.

"Keterlaluan, masa ada yang menyebar hoax seperti itu, padahal semua masyarakat menyambut baik Bu Risma, memberikan data dan meminta agar bantuan pusat segera diturunkan, bahkan masyarakat mengelu-elukan Bu Risma," papar Syamsul Bahri.

Dia juga mengatakan, masyarakat berbondong-bondong mengiringi Mensos Risma, tanda kedatangannya memang ditunggu. Hal tersebut dikatakan tokoh masyarakat setempat Masendi, ketika mengklarifikasi pernyataan netizen, di Lubuak Sarai, Minggu (27/2/2022).

"Perlu kami luruskan, kami semua amat berterimakasih pada Bu Mentri Risma yang mengunjungi daerah kami, yang kami marah kenapa kok Mentri dulu datang sedangkan bupatinya gak nampak, sekali lagi terimakasih Bu Risma, kalau ada yang mengatakan ibu tidak kami terima, itu bohong besar, mengambil kesempatan dalam kesempitan, bicara politik saat orang musibah," ungkap Masendi marah pada netizen.

Dia juga menegaskan, kalau warga masih mengharapkan bantuan pemerintah provinsi dan pusat untuk perbaikan daerah mereka yang terkena musibah. "Kami masih butuh bantuan provinsi dan pusat untuk memperbaiki daerah kami yang sudah porak poranda, dananya ada di kementerian sosial, mana mungkin Bu Mentri kami tolak datang, isu biadab apa lagi itu, atau memang ada yang menginginkan negri kami ini tetap porak poranda sehingga isu hoax itu ditebar," tegas Musnedi mengakhiri.