Program Unggulan Kepala Daerah : Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Tahun 2023 Dianggarkan Rp 213 Milyar

Sawahlunto (Minangsatu) - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 per tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp.50.910.698.379,99 atau 74,56% dari target perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.68.279.623.140 dengan target  estimasi sampai 31 Desember 2022 diupayakan mencapai 100%.

Wakil Walikota Sawahlunto Zohirin Sayuti saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Sawahlunto Tahun 2023 di Gedung Hall PT BA UPO, Jumat, (11/11) menjelaskan  langkah Pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan fiskal Pemerintah Pusat di tahun 2023 dengan cara yaitu. 

- menekan laju inflasi di Kota Sawahlunto

- mengusahakan laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat,  

- mengalokasikan APBD untuk program pemulihan ekonomi.

- Melakukan reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan daerah, perbaikan kualitas belanja, serta pembiayaan produktif dan inovatif

- Mengoptimalkan penggunaan DAU dan DAK guna peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan kesejahteraan masyarakat,

- Memberikan pinjaman Dana Bergulir. 

Dijelaskan Zohirin, Alokasi belanja daerah tahun anggaran 2023 dalam rangka menuntaskan program unggulan Kepala Daerah pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian kurang lebih sebesar 213 milyar. 

Terkait capaian realisasi PAD Puskesmas di Kota Sawahlunto per tanggal 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp.408.041.700,-. Estimasi realisasi sampai 31 Desember 2022 diperkirakan mencapai Rp.502.041.700,- atau 106,38% dari target PAD perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Realisasi pendapatan per 31 Oktober 2022 sebesar Rp.25.313.156.074,- atau 76,70% dari target pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 33.000.000.000,-, sementara estimasi pendapatan sampai akhir tahun anggaran dapat dicapai 100%

"Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain : melengkapi tenaga kesehatan, memberikan rekomendasi terhadap dokter umum yang akan mengikuti pendidikan spesialis (sesuai kebutuhan), meningkatkan SDM, melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit tetangga berupa kerjasama Dokter Referal, Kerjasama parsial, serta melengkapi sarana/prasarana Rumah Sakit," jelas Zohirin 

Sementara untuk Dinas PUPR dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas PUPR per tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.132.971.457,- atau 65,14% dari target Pendapatan Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp.204.125.000,-, sementara estimasi sampai Desember 2022 sebesar Rp.222.669.175,- atau 109% dari target pendapatan.

DPRD juga menyoroti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto terkait penyerapan anggaran  Wawako menjelaskan bahwa realisasi penyerapan  belanja operasional sampai Oktober 2022 sebesar 8,9 Milyar rupiah atau 62,28% dengan estimasi sampai akhir tahun sebesar 14,3 Milyar. 

Sementara untuk realisasi belanja modal sampai Oktober 2022 sebesar 2,3 Milyar atau 46% dengan estimasi sampai akhir tahun anggaran sebesar 5 Milyar. Realisasi angka kunjungan pada ojek wisata di Kota Sawahlunto sampai 31 Oktober 2022 sebanyak 123.882 orang, sementara angka kunjungan pada tahun 2021 sebanyak 91.052 orang, sehingga terdapat kenaikan kunjungan sebanyak 36%,

Terkait Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 berdasarkan informasi Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah dipublish pada situs DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada rincian Dana Perimbangan dijelaskan Zohirin Sayuti yaitu sebesar Rp.511.145.788.000,- dengan uraian: Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.                      27.204.767.000,-, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.356.278.450.000,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.107.161.110.000,- dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.20.501.461.000,-. 

Jika dibandingkan dengan APBD Awal Tahun Anggaran 2022, dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Sawahlunto berkurang sebesar Rp.12.118.006.498,-. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya alokasi dana perimbangan disamping faktor keuangan negara, juga dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua yang harus dialokasikan pada tahun anggaran 2023. 

"Kita menyadari bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sangat bergantung dari dana perimbangan atau dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sehingga apabila dana transfer mengalami pengurangan sangat berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kita tetap berupaya melakukan lobi-lobi politik dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan kementerian-kementerian teknis sehingga kita dapat memanfaatkan alokasi khusus / DAK dari kementerian terkait,"pungkas Wawako Zohirin Sayuti.(*)