HOME POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
- Sabtu, 21 September 2024
PLT PWI Sumbar: Wartawan Harus Jaga Netralitas Dalam Pemberitaan Pilkada
PLT PWI Sumbar: Wartawan Harus Jaga Netralitas Dalam Pemberitaan Pilkada
Padang (Minangsatu) - Pelaksana Tugas Persatuan Wartawan (PLT PWI) Sumbar, Faisal Budiman meminta wartawan menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Netralitas wartawan sangat memengaruhi isi berita yang mereka sajikan.
"Wartawan adalah pilar ke empat demokrasi. Maka kita harus bersikap independen, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon di pilkada," kata Faisal Budiman, di Padang (21/9/2024).
Katanya, wartawan harus tetap menyajikan berita secara independen dan berimbang, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dia juga meminta wartawan bersikap adil dalam membuat berita, terutama dalam menyampaikan progam unggulan masing-masing pasangan calon kepala daerah.
"Artinya semua program atau visi misi Paslon wajib kita tulis. Jangan hanya mengarah satu pasangan calon saja. Tujuannya agar masyarakat tahu dan paham visi dan misi masing-masing calon," kata Ajo sapaan akrap Faisal Budiman.
Dijelaskan Ajo, netralitas wartawan juga menjadi upaya menjaga pilkada berlangsung aman. Dia mengatakan wartawan jangan menjadi pihak yang mengadu domba, memecah belah, atau membingungkan masyarakat pemilih, lewat berita yang mereka sajikan.
Dengan bersikap netral, tambah Ajo, wartawan membantu memunculkan pemimpin jujur sebagai hasil pemilihan.
"Wartawan mesti sensitif dan tidak gegabah mengangkat isu atau informasi yang berpotensi memicu konflik. Maka kita harus mengedepankan prinsip jurnalisme damai," terang Ajo.
Editor : ranof
Tag :#Berita independen #Berita berimbang #Wartawan saat pilkada #Plt pwi sumbar #Padang
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
GUBERNUR MAHYELDI TEGASKAN POKIR YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN PROVINSI, TIDAK AKAN BISA DIJALANKAN
-
GUBERNUR MAHYELDI UNDANG DUBES PALESTINA HADIR DALAM PUNCAK PERINGATAN HARI JADI SUMBAR KE-81
-
GUBERNUR SUMBAR: KESEPAKATAN KUA-PPAS 2026 DAN 2027 JADI LANDASAN PENGUATAN PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PASCABENCANA
-
SUMBAR MEMILIKI BANYAK TOKOH NASIONAL, MENURUT MAHYELDI : PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MEREKA TAK TERDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
-
RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2025 DISETUJUI, MAHYELDI: MASUKAN DPRD JADI EVALUASI PERBAIKAN TATA KELOLA