Pergub PPDB SMA/SMK/SLB, Ada Zonasi Dan Jalur Prestasi

Padang (Minangsatu) - Jajaran Dinas Pendidikan Sumatera Barar (Sumbar) harus menyosialisasiksn Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pelaksanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga para orang tua yang anaknya tahun ini akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK dan SLB, sudah tahu dan memahami aturan main PPDB 2019.

Hal ini disampaikan oleh gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam acara Silaturahmi dengan Kepala SMA, SMK dan SLB se Sumatera Barat, yang dilaksanakan di Auditoriun Gubernuran, Jumat (17/5), dengan tema "Membangun Komitmen Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sumatera Barat".

Gubernur menyampaikan, dalam pelaksanaan PPDB untuk memenuhi hak-hak sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, harus diterapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses  layanan pendidikan.

"Pelaksanaan PPDB merupakan kewenangan sepenuhnya dari sekolah, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel dan transparan bagi masyarakat agar terhindar dari praktik-praktik kecurangan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan," katanya.

Gubernur Irwan Prayitno mengingatkan, untuk efisiensi perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Jangan coba-coba untuk lari dari prinsip keadilan.

"Dalam penerimaan murid baru ada yang coba-coba bermain, sayaakanlangsung memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memberhentikan kepala sekolahnya," ucapnya.

Selanjutnya gubernur juga menyampaikan, bahwa jangan hanya dari segi prestasi pendidikan sekolah saja, tapi masih banyak anak yang memiliki lainnya, seperti bidang olahraga, kesenian, kebudayaan atau bahkan hafiz Al-quran yang harus menjadi perhatian juga. 

"Semua ini sudah, ada pembicaraan dengan pihak Dirjen di Kementerian Pendidikan, siswa baru bisa masuk lewat prestasi diluar prestasi pendidikan," tegas Irwan Prayitno.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, SE, MSi melaporkan, bahwa pelaksanaan ujian nasional setingkat SMA dan SMK berjalan dengan lancar dengan persentase kelulusan SMA 99,8 persen dan SMK 99,6 persen. Menurut data persentase tidak lulus itu, dikarenakan siswa benar-benar tidak mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Menurut Adib Alfikri, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses PPDB saat ini yaitu :

1) Jalur Zonasi dengan kuota 90%, memprioritaskan jarak terdekat dari domisili ke sekolah dengan seleksi berbasis jarak (75%). Di dalamnya sudah termasuk keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) 20% dan kombinasi jarak serta prestasi akademik (15%).

2) Jalur Prestasi dengan kuota 5%, dapat melalui prestasi UN atau non-UN. 

3) Jalur Perpindahan orang tua dengan kuota 5%, didasarkan pada perpindahan tugas/mengikuti tempat bekerja orang tua calon peserta didik.

Adapun PPDB SMA kali ini berbasis zonasi. Penentuan zonasi berasal dari usulan kabupaten/kota melalui kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang ditetapkan melalui Pergub. Diharapkan calon peserta didik dapat mengenali zona sesuai domisili tempat tinggalnya. 

Sedangkan untuk PPDB SMK, saat pendaftaran disertai tes minat dan bakat serta tes kesehatan untuk bidang/program/kompetensi keahlian tertentu dan tidak menggunakan sistem zonasi. 

"Kami berharap dalam sosialisasi ini dapat setiap kepala sekolah harus benar-benar bisa memahaminya," ujar Kadis Pendidikan.

Guna mencegah kecurangan pada proses PPDB ini, perlu kerjasama dengan seluruh aparat yang terkait dengan pelaksanaannya harus menandatangani pakta integritas. Yang harus menandatangani bukan hanya kepala sekolah, tapi juga operator sistem, agar tidak ada diskriminasi dalam penerimaan.

Acara silahturahmi ini dihadiri oleh seluruh kepala SMA/SMK dan SLB se Sumatera Barat yang jumlahnya hampir mencapai 400 orang.