Pemprov Sumbar Jadikan Program Perhutanan Sosial Sebagai Lokomotif Perekonomian Masyarakat Sekitar Hutan

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, menyebut program perhutanan sosial di Sumatera Barat (Sumbar) telah terbukti bisa menjadi penguat perekonomian masyarakat sekitar. Menurutnya, agar ada pemerataan manfaat, memang masih perlu dilakukan edukasi lebih bagi masyarakat kawasan hutan dalam pola pemanfaatan.

"Saat ini ada perkebunan kopi yang ditanam di area perhutanan sosial, telah menghasilkan secara ekonomi, artinya ini ada peluang yang bisa dioptimalkan bagi masyarakat kawasan hutan," terang Gubernur Mahyeldi, pada saat meresmikan pembukaan gerai kopi "Solok Radjo" yang berlokasi di area Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, pada hari Rabu (22/2/2023).

Hingga awal 2023, terdapat 199 kawasan yang masuk dalam perhutanan sosial di Sumbar. Sementara capaian luas Perizinan Perhutanan Sosial di Sumbar sudah mencapai 271.745 hektare. Direncanakan pada tahun 2023 juga dialokasikan 50 ribu hektare lahan hutan yang akan dikelola dengan skema Perhutanan Sosial.

"Dari segi ketersediaan lahan, kita cukup. Bahkan tahun 2023 ini kita akan alokasikan lagi 50 ribu hektar lahan hutan untuk dikelola dengan skema perhutanan sosial," ungkap Gubernur.

Anggota DPR RI H. Arisal Aziz Gelar Buka Bersama, Gubernur Mahyeldi Sebut Founder Indah Group Sebagai 'Hadiah Dari Piaman' Untuk Sumbar Dan Nasional

minangsatu > Sosial Budaya

Pedulli Masyarakat Kurang Mampu, Kapolres Padang Pariaman Gelar Bhakti Sosial Dan Jumat Barokah

minangsatu > Sosial Budaya

Gubernur juga sampaikan, agar ada pemerataan manfaat, pihaknya bersama unsur terkait terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pola pemanfaatan perhutanan sosial kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

Menurut Gubernur, sebahagian penggarap memang masih terbatas dalam hilirisasi dan pemasaran produk, ini yang perlu di arahkan agar mengelola perhutanan sosial sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga selain bermanfaat secara ekonomi juga dapat membantu pemenuhan rantai pasokan.

"Dalam pengelolaan masyarakat harus diedukasi, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar, mereka harus dimudahkan dari segi pemasaran dan distribusi produk," tegas Mahyeldi.

Gubernur juga mengingatkan, selain jenis produk, masyarakat juga harus memastikan kualitas, agar dalam pengelolaan perhutanan sosial, masyarakat memperoleh hasil maksimal.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi menyampaikan bahwa kehadiran produk kopi hasil penanaman di area perhutanan sosial pada Bandar Udara merupakan yang pertama di Sumatera Barat bahkan mungkin juga di Indonesia. Ia berharap, semoga ini adalah pertanda untuk kemajuan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan. 

"Adanya Gerai Kopi Radjo di Bandara, membuktikan bahwa Program Perhutanan Sosial bisa menjadi solusi penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat," ulas Yozarwardi.

Dinas Kehutanan bersama pihak terkait akan terus mendorong upaya pengembangan usaha yang dilakoni oleh pelaku pengolahan perhutanan sosial, agar pola memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu dapat terus berkembang di Sumbar.(*)