Pemko Bukittinggi Ikuti Rakor Pelantikan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Terpilih Pilkada 2024

Pemko Bukittinggi Ikuti Rakor Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Terpilih Pilkada 2024

Bukittinggi (MInangsatu) - Pemerintah Kota Bukittinggi ikuti rapat Koordinasi bersama Kementrian Dalam Negeri terkait pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih hasil pilkada 2024, yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi melalui via zoom meeting di Bukittinggi Command Center (BCC), Senin, 3 Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan, dari hasil Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, terdapat 296 daerah yang tidak ada gugatan, terdiri dari 21 provinsi, 225 kabupaten dan 50 kota. Selanjutnya, ada 249 daerah yang terdapat sengketa gugatan, terdiri dari 16 provinsi, 190 kabupaten dan 43 kota, dengan total gugatan 311 gugatan.

"Rencana awal pelantikan kepala daerah terpilih tanpa gugatan, dilaksanakan 6 Februari 2025. Namun, karena ada pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada serentak pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025, rencana pelantikan serentak itu ditunda hingga 20 Februari 2025 mendatang," jelasnya

Sementara itu, Pj Sekda Bukittinggi, Al Amin, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi, telah siap mengikuti proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Bahkan, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa rangkaian kegiatan untuk melakukan penyambutan kepala daerah terpilih.

“Sesuai arahan Mendagri Pak Titno Karnavian tadi, bahwa pelantikan secara serentak akan dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025, terhadap kepala daerah terpilih yang tanpa sengketa, kemudian hasil dismissal keputusan MK. Intinya, kita di Bukittinggi sudah lama mempersiapkan ini ketika diketahui pelantikan tanggal 6 Februari, kita sudah mempersiapkan beberapa rangkaian kegiatan menyambut kedatangan bapak wali kota dan wakil wali kota terpilih. Prinsipnya kita akan siapkan skenario terbaru untuk menghadapi tanggal 20 Februari ini sambil menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Zoom meeting bersama Mendagri ini, juga diikuti oleh Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra, Aaisten 3 Setdako, Syafnir, Sekwan, Melwizardi, Kabag Tapem, Kabid IKP Diskominfo dan Kabag Prokopim.