Pemerintah Lamban, Birokrasinya Panjang

PADANG (Minangsatu) - Pemerintah lamban, birokrasinya panjang. Inilah yang selama ini melekat di masyarakat dan harus diubah dengan inovasi. 

Demikian antara lain pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit ketika membuka Dilkat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII bagi Pejabat Administrator Pola Kontribusi di lingkungan pemkab/ko se Sumatera Barat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumbar,  Selasa (26/6/2018).

Wagub Nasrul Abit, menjelaskan, masyarakat kini butuh layanan pemerintahan yang ringkas, efisien, dan efektif. Pemerintah yang terlanjut dipandang lamban serta berbelit dalam birokrasi butuh inovasi dan pendekatan pelayanan yang lebih segar agar dapat terbebas dari stigma tersebut.

Inovasi, sambung Wagub kemudian, juga diperlukan untuk mendapatkan alternatif penganggaran untuk percepatan pembangunan daerah yang tak sepenuhnya dapat ditutupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Dikatakan, pejabat eselon III harus bisa memberikan masukan pada atasannya jangan melulu menunggu DAU/DAK. Berinovasi. Buat terobosan.

Bagaimanapun, Wagub menggarisbawahi agar inovasi yang diciptakan haruslah orisinil, sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat, berdampak, serta dapat diterapkan.

"Buat apa inovasi-inovasi tapi tidak bisa diterapkan?" imbuh Nasrul Abit lagi.

Bersamaan dengan kemampuan menciptakan inovasi, pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam misi dan program yang dapat dikerjakan, serta, bisa diukur capaiannya.

"Penyebab masih ada daerah kita tertinggal adalah lemahnya visi-misi. Tugas saudaralah untuk mampu membuat dan menjabarkan visi-misi ini dengan baik. Kalau bikin (visi-misi) harus yang bisa diimplementasi. Jangan yang substansinya kurang jelas, apalagi abu-abu. Harus bisa dijabarkan. Harus bisa diukur. Jangan yang enak-enak didengar saja," papar Wagub.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, jadi pemimpin itu mesti pandai berkomunikasi mengambil kebijakan yang tepat dan sesuai aturan. Di titik ini, kebijakan memainkan peran. "Kemampuan untuk membuat kebijakan yang tepat inilah kompetensi dan ciri utama pemimpin," papar Wagub.

"Ini seninya, mengambil kebijakan yang tak bertentangan dengan aturan. Kalau memimpin ikut aturan saja, semua anak SMA bisa jadi pimpinan. Namun nanti akan ada kondisi yang tidak ada dalam aturan. Di sinilah kebijakan. Di sinilah seninya kepemimpinan," ujarnya.

Kepada peserta Nasrul Abit kemudian menyebutkan, untuk menguji apakah kemampuan perumusan kebijakan peserta diklat sudah baik adalah dengan menantang diri sendiri membuat kebijakan non-populis menjadi populer dan diterima masyarakat, atau mengambil kebijakan pada situasi genting yang tak ditemukan jalan keluarnya dalam regulasi tanpa melanggar hukum dari koridor regulasi itu sendiri.

Menyangkut hal ini Nasrul Abit membagi kiat, "Kalau ada kebijakan yang punya potensi tak populer, buat kebijakan itu jadi strategis."

Terakhir, untuk menunjang seluruh kompetensi tadi, dibutuhkan kemampuan komunikasi dan persuasi yang mumpuni. Kemampuan ini, selain sangat membantu dalam memperluas jaringan kerjasama, juga penting untuk mendorong tercapainya tujuan ke titik optimalnya.

Wagub bahkan bercerita tentang pengalamannya memekarkan nagari di Kab. Pesisir Selatan saat menjadi Bupati di sana dan tentang komunikasi intensif yang ia lakukan untuk mengejar anggaran Pemerintah Pusat untuk pembangunan Kab. Pesisir Selatan hingga berakhir dengan bantuan bernilai kurang lebih Rp.60 Milyar.

Sementara Kepala BPSDM Rosman Effendi dalam Laporannya menyebutkan, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII bagi Pejabat Administrator Pola Kontribusi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat kali ini diikuti oleh 40 peserta dan akan berlangsung selama 4 bulan, terhitung sejak 26 Juni 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.

(Rel/Batuah)