Hormati Kapasitas KPU Dengan Segala Keterbatasannya

Padang (Minangsatu) - Hasil Pemilu secara resmi ada di tangan KPU, itu mesti dinanti waktu penentuannya tanggal 22 Mei 2019. Karena itu masyarakat diminta bersabar dan jangan mudah terprovokasi oleh siapapun. 

Hal itu diungkapkan Akademisi Pemikiran dan Komunikasi Islam UIN Iman Bonjol Padang, Dr. Abdullah Khusairi. Ia meminta masyarakat untuk menghormati KPU sesuai dengan kapasitasnya. "KPU sekarang banyak menghadapi masalah dan dianggap paling buruk kinerjanya. Namun kita harus menghormati KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019 dan bertanggungjawab menyelesaikan tugasnya sampai tuntas," terang pengamat yang juga wartawan ini kepada Minangsatu. 

"Soal pelanggaran Pemilu harus diproses secara hukum dan diekspos ke publik, agar kita semua sama menjunjung tinggi kejujuran dalam berdemokrasi," tegas mantan wartawan Harian Padang Ekspres tersebut. 

Dia menambahkan, dinamika Pemilu 2019 ini bisa menjadi pendidikan demokrasi karena banyak gejolak dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Disebutkan, ada ide agar presiden terpilih nanti hanya boleh 1 kali. Dibatasi 1 periode, tapi  masa tugasnya dijadikan 7 tahun. Mungkin ini ada baiknya dipikirkan. Selain itu, ada pula ide, agar pilpres dan pileg dipisahkan. "Mungkin juga perlu dipertimbangkan oleh para pakar dan politisi," ungkap Khusairi yang baru menyelesaikan studi S.3 tersebut. 

Soal pilpres, siapapun yang terpilih nanti, harus membangun kekuatan untuk merangkul perbedaan, membangun toleransi, hentikan politik identitas, hentikan isu-isu yang kontraproduktif untuk pembangunan karakter bangsa yang kuat dan mengakar. 

"Indonesia harus menunjukkan proses demokratisasi yang hebat di mata dunia. Jangan cengeng, kalah bikin rusuh. Model begini akan menyulitkan kemajuan". pungkas Abdullah Khusairi.