Hari Terakhir Pembahasan LKPj 2019, DPRD Padang Panjang Soroti Perikanan Dan Pasar Untuk Produk UKM

Padang Panjang (Minangsatu) - Hari terakhir rangkaian kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, Komisi II DPRD kota itu kembali menyelenggarakan rapat kerja bersama Dinas Pangan dan Pertanian, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

Dipimpin oleh Ketua Komisi II Micko Kirstie, Rapat Komisi II membahas perkembangan Balai Benih Ikan (BBI) dan bantuan ternak kepada masyarakat. 

Wakil Komisi II Zulfikri,SE menilai BBI untuk saat ini menghabiskan banyak biaya sedangkan pendapatan semakin berkurang. Padahal, perikanan adalah komoditi unggulan yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Ade Nafrita Anas, SP, M.Si, menjelaskan kondisi kolam yang dulunya sawah memang sering mengalami kebocoran. Direncanakan biaya rehab lima buah kolam pancing yang bocor berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Kementerian Keuangan membatalkan DAK tersebut.

Sedangkan untuk pendapatan, sebagian besar berasal dari pembenihan ikan. Saat ini lebih banyak permintaan pasar terhadap ikan lele, maka BBI akan mengembangkan pembibitan lele dengan sistem bioflok.

Sekretaris Komisi II Riza Aditya Nugraha, SH meminta pemberian bantuan selama ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pemberian bantuan harus dikoordinasikan ke seluruh OPD berdasarkan 1 basis data guna menghindari data ganda penerima bantuan. 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II Dr. Novi Hendri, SE. M.Si,  yaitu mengusulkan bantuan kepada masyarakat dilengkapi dengan pakan dan kandangnya, dengan demikian masyarakat bisa mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan penghasilan masyarakat. 

Anggota Komisi II Puji Hastuti membahas perkembangan rumah susu dan rumah keju. Saat ini sudah ada kesepakatan yg di tandatangani dengan menunjuk salah satu peternak untuk pengelolaan rumah keju. 

Untuk Dinas Perdakop UKM, Wakil Ketua Komisi II Zulfikri,SE membahas masalah lokasi parkir yang dikelola Dinas Perdakop UKM dan bagaimana proses pemungutannya. Parkir yg dikelola oleh Perdakop UKM adalah Parkir Barat Pasar yg sekarang sudah dipakai utk menampung PKL yang biasanya berjualan di Gang Kecap setiap hari Pasar (Senin dan Jum’at).

Beralih ke pelaku UKM, ada sekitar belasan UKM yang sedang dalam tahap pengembangan usahanya. "Pelatihan banyak diberikan kepada masyarakat termasuk peralatan, namun kita belum memberikan pasar untuk memasarkan produk UKM nya." ungkap Riza Aditya Nugraha.

Dalam pembahasan tersebut, Anggota Komisi II Dr. Novi Hendri, SE., M.Si juga memberikan sedikit catatan untu Dinas Perdakop UKM yaitu Informasi Koperasi Syariah di Padang Panjang, serta kelanjutan pengelolaan pengolahan kulit dalam bentuk BLUD atau UPTD.

Usai pembahasan dengan OPD mitra kerja, agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2019.