DPRD Sawahlunto Apresiasi Kenaikan PAD, Evaluasi Sejumlah Retribusi

DPRD Sawahlunto Apresiasi Kenaikan PAD, Evaluasi Sejumlah Retribusi

Sawahlunto (Minangsatu) -  DPRD Kota Sawahlunto menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (18/5/2026), di Gedung DPRD Kota Sawahlunto.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati didampingi Wakil Ketua I H. Jaswandi dan Wakil Ketua II Elfia Rita Dewi. Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, Wakil Wali Kota H. Jeffry Hibatullah, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Sawahlunto.

Penyampaian rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.

Naskah rekomendasi DPRD dibacakan Wakil Ketua II DPRD Elfia Rita Dewi. Dalam paparannya, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis, evaluasi, dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang tahun anggaran 2025.

DPRD mencatat realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai 88,07 persen dari target dalam Perubahan APBD 2025. Capaian tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 99,84 persen.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 100,43 persen atau melampaui target. Angka itu meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 96,78 persen. Sementara itu, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 100,47 persen.

DPRD juga menyoroti kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencapai 12,34 persen pada tahun 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 10,24 persen dan tahun 2023 sebesar 9,90 persen.

Menurut DPRD, peningkatan itu menjadi indikator positif atas meningkatnya tingkat kemandirian fiskal Kota Sawahlunto dalam membiayai pembangunan daerah. Di sisi lain, kontribusi Dana Perimbangan tercatat sebesar 87,63 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang secara bertahap.

Meski PAD melampaui target, DPRD meminta pemerintah daerah mengevaluasi sejumlah sektor retribusi yang realisasinya masih rendah, di antaranya Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tempat Khusus Parkir, serta Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan atau Vila.

Pada sektor belanja daerah, DPRD mencatat realisasi belanja tahun 2025 mencapai 92,28 persen, sedikit turun dibandingkan tahun 2024 sebesar 94,22 persen. Dewan juga menyoroti komposisi belanja yang masih didominasi belanja nonmodal, sementara belanja modal terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

Tahun 2025, porsi belanja modal tercatat hanya sebesar 3,93 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan daerah dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, DPRD juga menyoroti ketidakakuratan dalam perencanaan program dan anggaran. Fenomena over-budgeting dinilai masih terjadi, seperti tingginya realisasi program namun rendahnya penyerapan anggaran, maupun sebaliknya.

Kendala regulasi, termasuk persoalan ketersediaan lahan pada program Dana Alokasi Khusus (DAK), juga dinilai belum diantisipasi secara matang. Karena itu, DPRD merekomendasikan agar setiap OPD mampu merumuskan isu strategis secara tepat serta menyusun tindak lanjut rekomendasi secara substantif agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Dalam penyusunan rekomendasi tersebut, DPRD turut melibatkan kajian akademisi melalui kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
Menanggapi rekomendasi DPRD, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah membahas LKPJ 2025 secara mendalam dan objektif.
Riyanda menegaskan, rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Sawahlunto.

“Sinergi, komunikasi yang efektif, serta transparansi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Sawahlunto,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran OPD untuk terus memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan daerah ke depan.