Campur Tangan Pemerintah Diperlukan Untuk Pemajuan Kebudayaan Minangkabau

Padang (Minangsatu) - Pemerintah daerah (Pemda) harus serius mengurus kebudayaan Minangkabau, sehingga bisa menjadi pondasi untuk kebangkitan Sumatera Barat. 

Demikian disampaikan Daswippetra Dt Manjinjiang Alam, S.E M.Si, kepada Minangsatu, Selasa (8/1). 

Daswippetra Dt Manjinjiang Alam menilai, saat ini memang pemerintah (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  dan Pemkab/Pemko se-Sumbar) sudah berbuat demi kebudayaan. Namun belum fokus dan perlu skala prioritas yang lebih jelas.

"Cukup bagus, tapi belum terarah sesuai kultur yang ada di Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah," ujar Ketua Komisi 2 DPRD Kota Solok ini.

Sementara itu, pengamat budaya Minangkabau dari Unand, Dr Emeraldy Chatra, MIKom mengakui bahwa memang belum ada hasil yang kongkrit terkait pemajuan kebudayaan Minangkabau.

"Ukurannya produk hukum. Perda yang terkait dengan kebudayaan Minangkabau kan memang minim. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," katanya kepada Minangsatu, Selasa (8/1). 

Emeraldy Chatra berpendapat bahwa adat dan agama bisa membantu untuk penataan masyarakat. "Kini adat maupun agama tidak banyak dapat dukungan secara formal oleh negara. Mestinya kan negara mem-backup adat dengan kebijakan-kebijakan publik sacara formal. Jadi ada kekuatan yang memaksa. Kini dibiarkan saja kondisi masyarakat yang tidak lagi mengikuti aturan adat," tegas Emeraldy Chatra.

Terkait dengan itu, Daswippetra Dt Manjinjiang Alam, manti  suku Chaniago IV Korong Solok, yang saat ini juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KAN Solok meminta agar Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko, lebih fokus lagi.

"Mari kita manjapuik nan tatingga, manganaan nan talupo. Pemerintah harus membuat kebijakan yang sifatnya memaksa supaya masyarakat mengikuti aturan adat. Jika tidak dipaksa, lama kelamaan adat Minangkabau akan hilang," tuturnya.

Sebagai anggota DPRD Kota Solok dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Daswippetra Dt Manjinjiang Alam melihat upaya Pemko Solok untuk pemajuan kebudayaan Minangkabau lebih terlihat. Misalnya dengan adanya keharusan berpakaian Minangkabau  pada hari-hari tertentu bagi para pegawai dan pelajar.

"Pemko Solok memfasilitasi kegiatan pangguang pidato adat, penguatan sasaran silek dan pembinaan adat untuk pelajar," tuturnya sembari berharap agar Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko juga bisa mengupayakan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pemajuan kebudayaan Minangkabau. (te)