HOME PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT
- Selasa, 15 Februari 2022
Buka Rakor Program Kelautan Perikanan, Gubernur Mahyeldi Ajak Kuatkan Sinergitas Dan Ciptakan Inovasi
Padang (Minangsatu) - Berada di pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, Sumatera Barat (Sumbar) memiliki potensi besar bidang kelautan dan perikanan. Dari 425.047 Ha lahan budidaya, baru dimanfaatkan seluas 11.992 Ha dan 99 persen diantaranya adalah untuk budidaya air tawar. Sehingga masih sangat besar peluang budidaya laut dan payau (tambak).
Demikian diungkapkan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, saat membuka Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program dan kegiatan Kelautan & Perikanan dengan Kabupaten dan Kota, tahun 2022, di Aula Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, di Padang, Selasa (15/2/2022).
"Kita punya lahan budidaya 425.047 Ha, 74 persennya dilaut, 13 persen daerah payau/pesisir dan 13 persen budidaya air tawar). Jadi masih besar peluang kita meningkatkan budidaya Laut dan Payau (tambak). Demikian juga potensi Laut kita yang luas 186.580 Km2 dan potensi penangkapan ikan 565,100 ton/tahun, masih besar peluang kita untuk mengembangkan perikanan tangkap," ucap gubernur.
Beberapa potensi budidaya laut dan tambak, menurut gubernur diantaranya adalah budidaya ikan kakap putih, kerapu dan udang vaname. Bahkan khusus untuk udang vaname asal Sumbar disebut lebih baik kualitas dan citarasanya dibanding dari daerah lain.
Gubernur juga menyinggung keberadaan UPT Pusat di Sumatera Barat yang sangat penting bagi Pemprov Sumbar, karena ikut mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat. Diantaranya program unggulan dari Kementerian KKP berupa Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan.
Salah satu program Kampung Budidaya dan Kampung Nelayan terdapat di Pasaman yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Ikan Mas. Gubernur berharap hal ini juga bisa diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya di Sentra Perikanan. Sinergi DKP dengan UPT Pusat, harap gubernur juga tetap dipertahankan, sebab program-program unggulan daerah (Progul) tidak hanya dicapai dari APBD semata.
"Dari Potensi yang ada itu, melalui rakor ini silahkan susun rencana strategis, yang terukur dan kita sinkronkan dengan Renstra Provinsi dan Pusat. Jika ada peluang untuk anggaran provinsi atau pusat raih dengan cepat. Koordinasikan, sampaikan proposal, silakan juga kalau melalui dana Pokir, sehingga semua bergerak cepat dan terukur," ujar gubernur Mahyeldi.
Sebelumnya, Kepala DKP Sumbar, Desniarti, dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan antara kabupaten dan kota.
Kegiatan yang dihadiri 70 peserta dari dinas terkait se-Sumbar serta UPT dan UPTD ini juga untuk mengakomodir kebutuhan program dan kegiatan di daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan.
"Kita juga ingin mengetahui isu-isu strategis yang sedang berkembang baik di pusat maupun daerah untuk selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan," ujar Desniarti.
Editor : ranof
Tag :#Potensi kelautan #Sumbar #Lahan budidaya #Perikanan
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
WAGUB SUMBAR VASKO : PEMPROV SIAP MEMBANGUN DIALOG DAN MENERIMA REKOMENDASI STRATEGIS DARI KAHMI
-
SUMBAR CANANGKAN TOBAT EKOLOGIS DAN PENANAMAN POHON, OLEH GUBERNUR DAN MENTERI LH
-
SUMBAR JADI PROVINSI PERTAMA TUNTASKAN KESEPAKATAN LP2B, LUAS LAHAN PERTANIAN TERLINDUNGI CAPAI 166 RIBU HEKTARE
-
SENSUS EKONOMI 2026 DICANANGKAN, GUBERNUR BERHARAP DIPEROLEH DATA AKURAT UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN LEBIH BAIK
-
TANAM 1.000 POHON DI HUTAN KOTA MALVINAS, MAHYELDI SERUKAN AKSI NYATA CEGAH BANJIR DAN KRISIS IKLIM
-
TOLERANSI DAN KETEGUHAN NILAI: MENYIKAPI ISU LGBT DI TENGAH MASYARAKAT KITA
-
PERKUAT LAYANAN DASAR BERBASIS DIGITAL, PEMPROV SUMBAR LUNCURKAN SAPA SPM DAN RUNDIANG SPM
-
MELAMPAUI NASIONALISME SIMBOLIK
-
KETIKA KAMPUS BELAJAR DARI MASYARAKAT: MAKNA FOME DALAM MEMBENTUK TENAGA KESEHATAN MASA DEPAN
-
BOARD OF PEACE DAN INDONESIA: UJIAN KONSISTENSI DIPLOMASI PERDAMAIAN DI TENGAH KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK