AGSI Sumbar Protes Draf Penyederhanaan Kurikulum

Padang (Minangsatu) - Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumbar memprotes draf dengan judul "Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional" yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tertanggal 25 Agustus 2020 lalu. Pasalnya, implementasi draf ini secara tidak langsung akan membatasi mata pelajaran sejarah di sekolah.

Etty Kasyanti selaku Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Sumbar sekaligus Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumbar kepada Minangsatu, Senin (21/9) menyampaikan bahwa permasalahannya bukan karena para guru sejarah akan kehilangan profesi, tetapi lebih fokus kepada kepentingan anak bangsa. Sejarah disebutkan bukan sebagai pilihan, melainkan suatu keharusan.

"Memang tidak dihilangkan pelajaran sejarah, melainkan berubah menjadi pilihan dan kami tidak menginginkan. Andai ini menjadi pilihan, kita akan berpikir mundur kembali sebab dengan adanya pelajaran sejarah kita menjemput masa lalu untuk dihadapkan pada masa sekarang. Supaya kita tidak mengalami kegagalan-kegagalan pada masa lalu", ujarnya.

Pembelajaran tentang kepahlawanan, semangat patriotisme, perjuangan dalam memerdekakan negeri yang tidak segampang membalikkan telapak tangan harus diterangkan kepada para siswa agar mencintai bangsanya dan menciptakan nasionalisme. Lebih dari itu, guru sejarah juga ditantang untuk memberikan model pembelajaran yang menarik agar tidak terasa membosankan bagi siswa-siswi.

"Kami seluruh guru-guru sejarah di Sumatera Barat memprotes tentang draf ini dan kami sangat berharap tuntutan dan permohonan kami didengar oleh para pengambil keputusan. Karena anak-anak kita tidak hanya butuh pelajaran-pelajaran eksakta, mereka juga butuh nilai-nilai humanisme."