HOME HUKRIM PROVINSI SUMATERA BARAT
- Kamis, 28 November 2024
Perkuat Komitmen Antikorup, Gubernur Mahyeldi Buka Sosialisasi Gratifikasi Dan Korupsi Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa
Perkuat Komitmen Antikorup, Gubernur Mahyeldi Buka Sosialisasi Gratifikasi dan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa
Padang (Minangsatu) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperkuat komitmen antikorupsi. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi "Gratifikasi dan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa" pada Kamis (28/11/2024) di Auditorium Gubernur Sumbar, yang dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia menyebut pengendalian gratifikasi sebagai wujud integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. "Pengendalian gratifikasi adalah bentuk nyata komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Mahyeldi.
Untuk memperkuat langkah ini, Pemprov Sumbar telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Aturan tersebut menjadi panduan bagi seluruh aparatur pemerintah dalam memahami, mengelola, dan mengendalikan gratifikasi. Selain itu, Pemprov juga membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 700-462-2024, yang bertugas memaksimalkan pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi.
Mahyeldi menjelaskan, bahwa gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian, mulai dari uang, barang, diskon, hingga fasilitas perjalanan atau pengobatan yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. "Penerimaan gratifikasi harus segera dilaporkan ke KPK melalui aplikasi Gol KPK agar dapat dianalisis lebih lanjut," tambahnya.
Mahyeldi juga menyoroti pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu sektor paling rawan terjadi korupsi. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku secara transparan dan profesional. "Kita harus merdeka dari segala tekanan atau intervensi dalam proses pengadaan. Jalankan semuanya sesuai aturan yang ada," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumbar, Deliyarti, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada kepala perangkat daerah tentang pengendalian gratifikasi dan antikorupsi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran peserta untuk mencegah korupsi di setiap langkah pelaksanaan tugas.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Daerah Sumbar, dan Kejaksaan Tinggi Sumbar. Agus Priyanto dari KPK, salah satu narasumber, memaparkan langkah-langkah konkret dalam pengendalian gratifikasi. Sosialisasi ini diikuti oleh 51 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.
“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar dan bisa mencapai tujuan bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih,” ucapnya.
Editor : ranof
Tag :#Gratifikasi #Kpk #Pemprov Sumbar #Padang
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
GUBERNUR MAHYELDI DAN JAJARAN SERTA UNSUR FORKOPIMDA JAMU KAJATI SUMBAR YANG BARU YUNI DARU WINARSIH
-
WAGUB AUDY BERSAMA FORKOPIMDA SAMBUT KEDATANGAN KAJATI SUMBAR YANG BARU DI VIP BIM
-
POLISI RINGKUS 3 PELAKU PERAMPOKAN MOBIL JASA PENGISIAN ATM DI PADANG PARIAMAN, 2 OKNUM ANGGOTA POLISI DITANGKAP
-
GUBERNUR MAHYELDI SERAHKAN REMISI BAGI 4.185 WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LINGKUP KANWIL KEMENKUMHAM SUMBAR
-
"ASN/P3K SUMBAR YANG JUDI ONLINE/OFFLINE DITINDAK," TEGAS GUBERNUR
-
SURAT TERBUKA SETELAH POLISI TEMBAK POLISI: PAK PRESIDEN, HENTIKAN MAFIA TAMBANG
-
MARAKNYA PERILAKU KENAKALAN REMAJA YANG BERUJUNG DENGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
-
GALA MUDO, ADAT YANG DIADATKAN DI MINANGKABAU
-
SUMANDO NINIAK MAMAK
-
SUMANDO KUTU DAPUA