BPJS Ketenagakerjaan Berkomitmen Bangun Tata Kelola Yang Baik

Palembang (Minangsatu) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berkomitmen membangun dan mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik (good governance) di instansi itu.

Hal tersebut disampaikan Eko Yuyulianda selaku Pps. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat, Riau & Kepri dalam sambutannya pada kegiatan Media Gathering 2019 di Riverside, Kota Palembang, Minggu malam.

"Atas perwujudan tersebut, sepanjang tahun 2017 dan 2018 BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Badan dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik di Indonesia," katanya.

Ia menghimbau kepada stakeholder dan pihak tertentuuntuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penerapan Good Governance  BPJS Ketenagakerjaan dengan cara melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila ditemukan Insan BPJS Ketenagakerjaan yang memberi atau menerima suap, gratifikasi, maupun melakukan fraud di dalam maupun di luar lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan tersebut dapat melalui media yang sudah dipublish oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Sebagai informasi tambahan, BPJS Ketenagakerjaan memliliki Unit Pengendali Gratifikasi sebagai unit yang memantau pelaporan tersebut, serta Whistle Blowing System dan Fraud Control System sebagai salah satu media pelaporan tindak suap, gratifikasi, dan fraud. 

Dalam kesempatan itu Eko juga kembali menjelaskan soal pentingnya bagi masyarakat khususnya pekerja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Transformasi dari Jamsostek tahun 2014 lalu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program unggulan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Peserta tidak hanya mengakomodir pekerja formal atau pekerja penerima upah (PU), tapi juga Informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).  

Dalam sambutannya juga disampaikan hingga bulan Mei  2019 telah melayani 1.814.609 tenaga kerja aktif. Terdiri dari 1.046.778 tenaga kerja aktif untuk sektor pekerja penerima upah (formal) dan sekitar 134.161 untuk sektor pekerja bukan penerima upah (informal). Sedangkan tenaga kerja aktif proyek jasa konstruksi mencapai 633.670 tenaga kerja. 

Ia mengungkapkan dalam hal pelayanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau telah membayarkan jaminan kepada  41.323 peserta dengan jumlah nominal sebanyak Rp350.884.817.593.

 "Pembayaran jaminan terbanyak adalah  program Jaminan Hari Tua dengan total 29.518 kasus di mana jumlah nominal mencapai Rp 296 Milyar (Rp. 296.862.142.564,-)" sebutnya.

Pada Tahun 2018 ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbarriau telah bekerjasama dengan 484 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dengan rincian di Provinsi Sumbar 155 PLKK, di Riau 199 PLKK, dan di Kepri 130 PLKK. Namun, jika tenaga kerja yang mengalami resiko kecacatan, BPJS ketenagakerjaan bekerjasama dengan Balai Latihan kerja melalui program Return To Work ( RTW ) dengan memberikan pelatihan kepada peserta yang mengalami kecacatan. Saat ini, telah ada 5.651 perusahaan yang telah berkomitmen mendukung program Return To Work.  

Dalam meningkatkan pelayanan dan manfaat kepada peserta, di Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kejaksaan Tinggi dan Negeri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Desa maupun Pasar di beberapa daerah, dan juga kanal akuisi kepesertaan melalui Agen Perisai. Selain itu, diberikan juga penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan besar-menengah, dan UKM yang disebut dengan "Paritrana Award".

Dalam acara media gathering BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbarriau ini, selain diisi dengan sosialiasi program, penjelasan penerapan tata kelola kelembagaan yang baik, juga diselingi dengan hiburan.

"Tanpa media kita juga akan sulit menyampaikan program dan komitmen kami ke depannya, untuk itu dibutuhkan adanya sinergi dengan media agar masyarakat semakin paham pentingnya kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di tengah-tengah masyarakat," katanya.