Wawako Buka Dialog Penyusunan Program Pengembangan Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kota Solok

Solok (Minangsatu) - Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra, membuka kegiatan Dialog penyusunan program pengembangan  perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) se Kota Solok, di Aula Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Solok, Senin (15/3/21) pagi.

Kepala Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Solok Bujang Putra selaku Ketua Pelaksana mengatakan dialog sehari ini diikuti 50 orang peserta dari camat, lurah, fasilisator Kecamatan, OPD terkait, Dekranasda dengan narasumber Trisna Maizora (Bappeda) dan Kadis Bujang Putra.

Kegiatan ini lanjut Kadis untuk mendiskusikan berbagi informasi dan menyalurkan aspirasi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan usaha melalui perencanaan program dan kegiatan pengembangan, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Pasar Tahun 2022 yang menyangkut 4 (empat) urusan, yaitu: Perdagangan, Koperasi dan UKM, UPTD Metrologi, dan Pengelolaan Pasar.

Wakil Walikota Ramadhani dalam sambutannya mengatakan, para pelaku UMKM harus segera menentukan sikap untuk selalu berbenah meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha, memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan daya saing produk, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan harapan tidak tertinggal jauh dari daerah lain dan siap untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Dialog yang laksanakan merupakan rangkaian proses kelanjutan dari Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan yang bertujuan untuk menampung dan menjaring kembali aspirasi masyarakat sebagai pelaku UMKM dan Pasar. Sehingga lebih terfokus dalam menyusun rencana kegiatan tahun 2022," sebut Ramadhani.

Diharapkan, usulan program dan kegiatan ini nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan skala usahanya. Salah satu kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, adalah pembangunan berkelanjutan dalam membangun manusia dan ekonomi. Kegiatan Pembangunan Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pasar, memang masih menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaannya.

Banyak kebutuhan dan keinginan dari pelaku usaha untuk menjadi lebih maju. Namun demikian, keterbatasan kemampuan pemerintah tentu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan.

"Tentukanlah prioritas program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, mudah-mudahan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan segala ketersediaan pada Pemerintah Daerah," katanya mengakiri.*