Sidang Paripurna DPRD Kab. Solok Panas, Kenapa?

AROSUKA (Minangsatu) - Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi tentang Tiga Ranperda, Rabu (22/2) berjalan hangat. Meski sejak awal pelaksanaan sidang selama tiga hari sejak Senin (20/2)  suasana sidang berlangsung kering lantaran kerap molor dari jadwal yang ditetapkan, namun kondisi itu berubah tegang ketika wakil bupati Solok Yulfadri Nurdin menyampaikan jawaban pemerintah atas tiga Ranperda yang tengah digodok.

Serangkaian kekeliruan jawaban pemerintah yang tengah dibacakan Yulfadri Nurdin, sontak menyulut komentar keras dari sejumlah angota dewan, diantaranya tentang penanggalan lembaran jawaban,  termasuk soal anggota Pansus yang lebih dominan ditempati oleh H. Erpalis, serta masalah rasionalisasi Tenaga Harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah setempat.

Ketua Frkasi PAN Gusrial Abbas menegaskan, masalah lembaran jawaban pemerintah jangan dianggap enteng saja, sehingga tidak ada koreksi sebelum disampaikan dalam sidang Paripurna ini. Kesalahan yang terjadi merupakan gambaran dari lemahnya selektifitas perangkat daerah dalam menyiapkan setiap surat-surat yang masuk dan keluar. “ Ini juga lembaran negara, jangan semuanya dianggap entenglah. Kita bahkan di paripurna ini selalu  menganggap sidang  main -main. Sekretariat DPRD juga harus selektif,”tegasnya.

Gusnadi lain pula langgamnya. Wakil rakyat dari Pantai Cermin itu menduga ada ketidak seriusan pejabat dalam mengerjakan tanggung-jawabnya. Ia menyentil jangan mentang-mentang punya jabatan, lantas semuanya dipandang enteng saja. “ Pak Wabup harus bisa meluruskan persoalan ini. Jangan hanya berlagak jadi pejabat, tetapi kerja tidak becus,” kata Gusnadi.

Kritikan yang disampaikan anggota dewan ini serta merta menyulut komentar pedas. Wakil bupati Yulfadri Nurdin yang notabene telah malang melintang menjadi politisi seluruh  menerima masukan yang disampaikan dengan bahasa yang pedas. Termasuk tentang soritan Fraksi Gerindra tentang kebijakan melakukan rasionalisasi THL yang terkesan tebang pilih, menurut Gusnadi seharusnya dapat diselesaikan secara adat. “ Sebagai partai pengusung pasangan kepala daerah, seharusnya Bupati dan wakil bupati dapat menyelesaikan persoalan ini secara adat dengan pihak Gerindra. Tetapi karena dibiarkan, akhirnya menggelinding dalam sidang ini, “ ujarnya.

Kendati seperti kena pelonco, wakil bupati Yulfadri Nurdin dengan sangat diplomatis menjawab seluruh masukan merupakan bahan koreksian untuk melakukan perubahan dimasa yang akan datang. Bahkan Yulfadri mengaku mengapresiasi segala bentuk kritikan yang disampaikan, karena disitulah makna sebuah demokratisasi. “ Jadi bukan tidak boleh partai pendukung mengkritik. Justru itu yang diharpakan sebagai partai pendukung, yang mampu mengingatkan ketika ada kekeliruan. Ini hakikinya sebuah demokrasi,” sebut Yulfadri Nurdin.  

Sebelum terjadi perdebatan terhadap sejumlah masalah yang dipandang krusial, wakil bupati menyampaikan jawaban tentang  Ranperda Perubahan atas Perda Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Solok Nan Indah (Solinda). Kemudian, Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Serta, Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Seluruh anggota Dewan Kabupaten Solok berkomitmen menjalankannya fungsinya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan," kata Ketua DPRD H Hardinalis Kobal, SE, MM.

Wakil Ketua DPRD Septrismen St Putih mengatakan, berbagai hal yang direcoki  fraksi-fraksi,seperti masalah sosial, pegawai dan geliat pembangunan itu sendiri.  Namun semua sorotan itu adalah dinamika dan pendapat yang harus dihormati . " Hampir semua fraksi  menyentil kebijakan Pemkab, termasuk soal kurenah kepala OPD. Muaranya untuk kemajuan bersama," terang Septrismen. 

[ Verizal Sarosa ]