Sejarah Kabupaten Sijunjung Dan Transformasi Dari Sawahlunto/Sijunjung

Sejarah Kabupaten Sijunjung dan Transformasi dari Sawahlunto/Sijunjung

Oleh: Andika Putra Wardana

Kabupaten Sijunjung di bagian timur Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu wilayah yang mengalami perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era pemerintahan modern. Nama Sijunjung hari ini bisa kamu temukan sebagai identitas administratif, tetapi asal-usulnya terkait erat dengan perubahan struktur pemerintahan sejak zaman Hindia Belanda hingga kini. Perubahan nama daerah menjadi Kabupaten Sijunjung memperlihatkan bagaimana masyarakat dan pemimpin lokal berusaha menegaskan jati diri daerah mereka di tengah dinamika pembangunan dan administrasi pemerintahan.

Dari Sistem Kolonial ke Struktur Pemerintahan Lokal

Di masa Hindia Belanda, wilayah yang sekarang disebut Kabupaten Sijunjung berada di dalam Afdeling Solok, sebuah unit administrasi dengan ibu kota di Sawahlunto. Di bawahnya terdapat Onder Afdeling Sijunjung yang menjadi struktur pembagian wilayah pemerintahan kolonial. Ini berlangsung sampai masa pendudukan Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, struktur wilayah terus berubah. Pada Oktober 1945 dibentuk Kabupaten Tanah Datar dengan ibu kota di Sawahlunto, yang wilayahnya mencakup beberapa kewedanan termasuk Sijunjung. Dalam rangka melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Gubernur Militer Sumatera Barat melalui keputusan pada 18 Februari 1949 membentuk Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sebuah entitas kabupaten yang lebih spesifik dengan pemerintahan sendiri. Pada masa itu, rapat awal pemerintahannya berlangsung di Masjid Koto Gadang, Tanjung Bonai Aur, yang menandai awal pertemuan struktur pemerintahan lokal di daerah ini.

Seiring waktu, letak ibu kota pemerintahan mengalami beberapa perubahan. Sebelum akhirnya pusat pemerintahan diputuskan berada di Muaro Sijunjung pada tahun 1970 dan disahkan secara administratif pada tahun 1973, ibu kota sempat berpindah-pindah antara Sawahlunto, Tanjung Bonai Aur, dan beberapa tempat lain sesuai kondisi politik dan sosial kala itu.

Perubahan Nama dan Identitas Daerah

Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung mencerminkan kondisi awal pembentukan ketika wilayah itu masih meliputi dua kawasan besar. Sawahlunto sebagai pusat eksploatasi tambang dan Sijunjung sebagai pedalaman administratif. Namun perubahan politik dan perkembangan daerah membuat struktur itu berubah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan daerah otonom, pemekaran dan penataan ulang wilayah administratif dilakukan.

Melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan permohonan resmi dari pemerintah setempat, nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung diubah menjadi Kabupaten Sijunjung. Proses perubahan nama ini melibatkan usulan dari pemerintah kabupaten, dukungan gubernur, dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui peraturan pemerintah yang ditetapkan pada 2008.

Pergantian nama ini bukan sekadar perubahan di dokumen administratif. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, perubahan itu juga mencerminkan penghormatan terhadap identitas sejarah dan aspirasi lokal, menegaskan bahwa Sijunjung kini berdiri sebagai entitas pemerintahan yang lebih jelas dan mandiri daripada struktur campuran Sawahlunto sebelumnya.

Struktur Sosial Budaya dan Kehidupan Lokal

Secara geografis, Kabupaten Sijunjung mencakup wilayah yang luas dan bervariasi topografinya, mulai dari rangkaian Bukit Barisan hingga lembah-lembah di bagian tengah wilayah. Daerah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten di Sumatera Barat serta Provinsi Riau, sehingga posisi geografisnya strategis dari segi sosial budaya dan ekonomi.

Kehidupan masyarakat di Sijunjung tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya Minangkabau. Struktur nagari, unit sosial adat tradisional masih menjadi bagian penting dalam masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten bahkan aktif mendorong penelusuran sejarah asal usul nagari, bekerja sama dengan ninik mamak dan pelaku budaya untuk menyusun dokumentasi yang mencatat cerita lokal setiap nagari di Sijunjung.

Selain itu, tradisi arsitektur adat Minangkabau juga tampak dalam bentuk perkampungan tradisional di Nagari Sijunjung. Kawasan ini telah masuk dalam daftar tentative calon warisan dunia UNESCO, dengan ratusan rumah gadang yang masih mempertahankan pola hunian dan struktur sosial komunitas adat yang khas.

Upaya pelestarian budaya tak hanya berhenti pada dokumen sejarah atau rumah adat. Pemerintah daerah dan elemen masyarakat juga mengembangkan program pembangunan berbasis budaya, termasuk konservasi tradisi, dokumentasi adat, dan pembinaan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Ini dilakukan agar warisan budaya dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata budaya.

Warisan dan Perkembangan

Hingga saat ini, Kabupaten Sijunjung terdiri dari delapan kecamatan serta puluhan nagari dan desa yang hidup dengan harmoni antara adat dan pemerintahan modern. Perubahan nama dari Sawahlunto/Sijunjung menjadi Sijunjung menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan administratif daerah ini. Nama baru itu menyatakan eksistensi wilayah sebagai entitas yang berbeda secara historis dan fungsional dari masa kolonial hingga era otonomi daerah.

Perjalanan sejarah Kabupaten Sijunjung dan transformasi namanya menunjukan bahwa sebuah wilayah di Minangkabau bukan hanya soal garis batas di peta. Ini juga cerita tentang bagaimana masyarakat mempertahankan identitas budaya mereka, menata administrasi pemerintahan, dan terus menghidupkan tradisi dalam kehidupan modern. Warisan sejarah ini tetap dipupuk melalui kegiatan budaya, dokumentasi lokal, dan pelestarian situs tradisional agar tidak hilang ditelan zaman.