Polres –Pemkab. Solok Tekan MoU, Kinerja Wali Nagari Diawasi

AROSUKA (Minangsatu) -- Penyelenggaraan pemerintahan nagari diharapkan lebih  transparan dan akuntabel, terutama menyangkut pengelolaan dana nagari/desa. Untuk mencaapaii tujuan itu,  Kapolres Solok mengikat kerjasama   dengan Pemerintah Kabupaten Solok tentang pengawalan, Pencegahan dan penanganan dana nagari di daerah itu.

Penandatanganan kerjasama (MoU)  dilakukan Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana, SH. M.Si dengan bupati Solok H. Gusmal dihadapan seluruh Camat, Kapolsek, Bhabinkamtibmas dan Wali Nagari yang berada dalam wilayah hukum Polres Solok, Kamis (26/10) di  Mapolres setempat.

Kapolres Solok mengharapkan, wali nagari harus menggunakan dana nagari yang efektif dan transpran sesuai peruntukannya. Ia  mewanti-wanti semua Bhabinkamtibmas untuk selalu melakukan pengawasan penggunaan dana nagari agar dapat dipergunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat." Saya ingatkan kepada seluruh Bhabinkamtibmas agar tidak melakukan kongkalingkong dengam wali nagari dalam pengelolaan dana desa ini," tegasnya.

Peran Bhabinkamtibmas dalam kaitan ini harus mengawal dengan semangat pembimbingan penggunan anggaran. Kapolres Solok menyebutkan, masalah pengelolaan anggaran nagari menjadi perhatian nasional. Besarnya alokasi anggaran sejak tahun 2012, nominalnya terus meningkat hingga tahun 2017 ini telah mencapai Rp 60 triliun. Jumlah itu naik secara signifikan dibanding alokasi tahun 2016 lalu yang mencapai sebanyak Rp 40 triliun. " Tetapi sejak tahum 2012 telah muncul sebanyak 412 kasus penyalahgunaan keuangan desa yang ditangani pihak kepolisian dengan total kerugian negara mencapai Rp 64 miliar," tutur Kapolres Solok.

Kendati menjadi perhatian nasional, tujuan dilakukan pengawalan dari Kepolisian dengan menggunakan peran Babinkamtibmas, bukan berarti para wali nagari harus takut melaksanakan kegiatan. Polisi dalam konteks ini bukan memcari-cari kesalahan, tetapi lebih kepada bagaimana wali nagari melaksanakan anggaran sesuai peraturam dan peruntukannya.

Menurut Reh Ngenana, tidak ada yang boleh main-main dengan dengan masalah anggaran ini. Kerjasama yang dilakukan dengan Pemkab. Solok orientasinya sangat jelas, supaya bagaimana para wali nagari bekerja dengan baik dan nertanggung jawab. " Wali nagari tidak harus ketakutan. Kami dalam posisi Kamtibmas tidak mencari-cari kesalahan. Jalankan saja program pembangunan menurut ketentuan dan sesuai perencanaaan," ulangnya.

Bupati Solok H. Gusmal memberi apresiasi kepada jajaran polisi dalam hal pengawasan. Ia  menekankan penggunaan dana nagari dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan. Pihaknya mengharapkan pengelolaan dana desa ini dapat berjalan seauai kegunaannyanuntuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Solok." Sekaitan dengan harapan itu, makanya dibutuhkan pengawalan dan sekaligus pengawasan oleh semua elemen," jelasnya.

Bupati Solok mengungkapkan, ada dua sumber dana nagari yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertama dana Kementrian Desa Tertinggal, jumlahnya mencapai Rp 64 miliar, kemudian dana dari ABPD Kabupaten Solok sebesar Rp 74 miliar. “ Pada thaun 2917 ini, sekurangnya Rp 134 milair dana yang dialokasikan untuk nagari ini,” jelas Gusmal.

Menyambut kerjasama antara Polres dan pemkab. Solok ini, wali nagari Batang Barus Syamsu Azwar dalam kapasitasnya sebagai ketua Forum wali Nagari (Forwana) menyebutkan, dengan begitu banyaknya  aturan dan regulasi yang harus dupahami secara bersamaan, kita ingin peran Polisi dalam kaitan ini sebagai tenaga pendampingan dari sistim hukum. Banyak aturan yang mengikat kerja wali nagari, mulai dari Perpres, Permendagri, Perbup dan seterusnya, kondisi ini dikhawatirkan membuat canggung wali nagariu dalam mengerjakan tanggung  jawabnya.  

Forwana Kabupaten solok, menurut Syamsul Azwar, ingin bersama mendukung kegiatan pembangunan nagari. Namun untuk menyelaraskan  pemikiran dan pemahaman tentang semua regulasi  dalam pembangunan nagari, diharapkan benar keberadaan Babinkanmas ikut mendukung dan mampu bersama-sama mensukseakan program desa. “ Kita tidak ingin, keberhasilan Polisi diukur dari bagaimana memenjarakan wali nagari, tetapi lebih kepada bagaimana secara bersama mensukseskan penyenggaraan  pembangunan,” kata Syamsul.  

[ Verizal Sarosa ]