Pemkab Tanah Datar Gelar Sosialisasi Penyusunan Propemperda

Batusangkar (Minangsatu) - Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelengaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal itu disampaikan  Bupati Tanah Datar diwakili Pj Sekda Tanah Datar  Hefy Rahmi Harun dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara sosialisasi penyusunan Propemperda lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/3) di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.

Ia menambahkan bahwa tahap perencanaan adalah salah satu yang harus mendapat perhatian khusus dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan subsistem dalam pembuatan Perda terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

“Pembentukan Perda oleh pemerintah daerah merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan agar pembentukan Perda lebih terarah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan kesempatan yang baiku untuk seluruh peserta yang terdiri dari SKPD Tanah Datar dimana nantinya dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mengenai penyusunan Propemperda.

“Kami mengapresiasi acara yang difasilitasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar bekerjasama Kanwil Kemenkumham Propinsi Sumatera Barat ini, mudah-mudahan dapat  berjalan dengan baik hingga membawa manfaat dalam penyusunan Propemperda kedepannya serta dapat tercapainya sasaran yang telah ditetapkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Sumatera Barat diwakili Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Praktek Hukum Daerah Yeni Nel Ikhwan mengatakanpenyusunan Propemperda sangat menentukan kualitas Perda yang akan dihasilkan, Propemperda juga harus sejalan dengan tujuan hukum yang mendasari dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

“Daerah harus mampu untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mewujudkan kehadiran daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaras dengan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam UUD tahun 1945, dengan demikian, Propemperda harus sejalan dengan tujuan, dilandasi hukum, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah,” ujarnya.