Lawatan Gubernur Irwan Prayitno Dan Rombongan Ke Mancanegara Untuk Menggaet Investasi Dan Wisatawan

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno dan rombongan melakukan kunjungan ke mancanegara adalah dalam rangka perjalanan dinas untuk mempromosikan potensi Ranah Minang, guna manggaet investasi dan menarik minat wisatawan berkunjung ke Sumbar. 

Demikian dikatakan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman, kepada Minangsatu, Rabu (3/7), merespon berbagai komentar terkait sejumlah perjalanan gubernur dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke beberapa negara. "Banyak yang bertanya untuk apa Gubernur Sumbar sering keluar negeri dan apakah ada hasilnya? Kalau ditelusuri lagi, sebenarnya telah banyak yang memberitakan hasil setiap kunjungan tersebut. Dan pak gubernur pun, pada setiap kunjungan, selalu memposting di akun facebook dan instagram beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau terbuka kepada publik, sekaligus menginformasikan apa-apa saja yang dilakukan di luar negeri itu," tegas Jasman yang sangat akrab dengan pers ini.

Jasman menyebutkan  secara angka-angka, bisa dilihat dampak langsung dan tidak langsung dari lawatan ke luar negeri itu. Antara lain berkenaan dengan investasi dan kunjungan wisata.

Disebutkan, Penaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2010 (dalam miliar) target 789.000,00 realisasi 398.269,06 (50,28%), 2011 target 418.000,00 realisasi 1,678.383,80 (401,53 %), 2012 target 439.000,00 realisasi 749.934,63 (170,83 %), 2013 target 461.000,00 realisasi 873.761,90 (189,54 %), 2014 target 480.000,00 realisasi 1.233.021,83 (256,88 %), 2015 target 501.000,00 realisasi 3.185.075.82 ( 635,74 %), 2016 target 3.280.628,09 realisasi 3.795.575,50 (115,70 %), dan 2017 target 3.379.046,35 realisasi 1.516.964,30 (44,89 %).

Sementara itu, untuk Penanaman Modal Asing (PMA), 2010 target 99.000,00 realisasi 17.807,96 (17,99 %), 2011 target 21.000,00 realisasi 65.259,99 (311,70 %), 2012 target 22.000,00 realisasi 86.194,93 (391,80%), 2013 target 23.000,00 realisasi 136.121,43 (591,83%), 2014 target 24.000,00 realisasi 29.568,14 (123,20%), 2015 target 25.000,00 realisasi 39.754,32 (159,02%), 2016 target 43.729,75 realisasi 79.268,10 (181,27%), serta 2017 target 48.102,73 realisasi 194.425,20 (404,19%).

Sepanjang 2018, total investasi yang masuk ke Sumbar sebesar 4,7 triliun rupiah atau mencapai 112 persen dari target 4,1 triliun rupiah. Investasi itu terdiri dari PMDN sebesar 2,3 triliun rupiah atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 3,4 triliun rupiah. Namun, untuk PMA mencapai realisasi 341 persen dari target, yakni US $ 180 juta dari target yang hanya US $ 52 juta.

"Artinya, berkat kunjungan ke luar negeri dalam berbagai event, terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan modal penanaman investasi di Sumatera Barat secara signifikan," tutur Jasman.

Demikian pula dengan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Sumatera Barat, Jasman mencatat bahwa dalam kurun waktu 2013-2018, kunjungan wisman sebagai berikut: tahun 2013 jumlah wisman 48.710 orang, tahun 2014 jumlah wisman 56.111 orang, tahun 2015 jumlah wisman 48.755 orang, tahun 2016 jumlah wisman 49.868 orang, tahun 2017 jumlah wisman 56.313 orang, tahun 2018 jumlah wisman 54.369 orang. 

Lebih lanjut Jasman mengurai bahwa seorang Kepala Daerah yang berjanji akan mensejahterakan masyarakatnya,"Kalau hanya mengandalkan APBD ataupun APBN, yakinlah bahwa janji itu tak akan terwujud. Coba lihat, rata-rata porsi APBD atau APBN yang akan langsung bersentuhan dengan masyarakat relatif kecil. Paling banyak 25 persen dari anggaran yang ada. Rata-rata untuk belanja pegawai masih di atas 30 persen. Biaya rutin perkantoran bisa sampai 35 persen. Lain-lain 10 persen. PAD kabupaten dan kota di Sumbar masih sekitar 5 % dari total APBD, tergolong kecil dibanding daerah lain di Indonesia.

Artinya, tambah dia, kalau ingin mensejahterakan masyarakatnya, seorang Kepala Daerah tidak bisa bergantung penuh kepada APBD saja. Harus ada terobosan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Salah satunya adalah dengan upaya mencari investor. Bukan hanya investor dalam negeri, namun juga investor luar negeri. Artinya, Kepala Daerah bisa melakukan kerjasama G to G, G to B atau memfasilitasi B to B. 

"Di samping itu,  secara regulasi pun tidak ada masalah dengan perjalanan dinas ke luar negeri itu. Malah didorong," ujar Jasman.

Regulasi yang mendorong itu adalah tentang kewenangan daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 363 pada ayat 1 dijelaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasari pada pertimbangan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Ayat 2 kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan daerah dengan, daerah lain, phak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pasal 367 ayat 1, kerjasama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana maksud dalam pasal 363 ayat 2 huruf c meliputi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah dan, kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara bukti kongkret masuknya investasi adalah di bidang energi terbarukan, dimana Sumbar memiliki setidaknya 17 titik geothermal atau panas bumi dengan potensi energi mencapai 1.600 MW atau yang tebesar di Indonesia bahkan dunia. Saat ini, PT Supreme Energi Muara Labuh sebuah konsorsium antara Indonesia, Prancis dan Jepang, menggarap potensi yang ada di Kabupaten Solok Selatan atau di sekitar kaki Gunung Kerinci, dan PT Hitay Daya Energy asal Turki menggarap potensi di kaki Gunung Talang, Kabupaten Solok. 

"Lalu ada beberapa investor dari Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa sudah menyatakan ketertarikan untuk berinvestasi di bidang energi terbarukan di Sumbar. Selain pariwisata, dan energi terbarukan, juga membuka peluang investasi di bidang industri pengolahan, perikanan, perkebunan, pertanian dan bidang yang lain," pungkasnya sembari berharap masyarakat, terutama yang melontarkan komentar miring itu bisa memahami duduk perkara, serta melihat data-data yang ada.