Kunjungan Presiden Jokowi Di Dharmasraya, Menjawab Permasalahan Tanah

DHARMASRAYA  (Minangsatu) – Kedatangan Joko Widodo ke Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, mampu menjawab permasalahan tanah. Pasalnya pada tahun 2018 ini, negara telah menyediakan 5 juta Persil sertifikat gratis akan dibagikan kepada masyarakat pemilik lahan yang belum memiliki sertifikat. Hal ini disampaikan Presiden RI ke VII itu, saat acara penyerahan 4000 Persil sertifikat kepada masyarakat Sumbar di gelanggang olahraga Sport Center Kabupaten Dharmasraya Rabu (7/2).

Menurutnya, pemberian sertifikat gratis oleh negara kepada masyarakat, merupakan jawaban dari negara atas keluhan maupun persengketaan yang sering dipicu dari lahan. Dengan adanya legalitas tentu akan mengatasi segala permasalahan terhadap lahan dan tanah.

Bukan sampai disitu saja, orogram sertifakat gratis ini, juga akan berlanjut pada tahun berikutnya. Di tahun 2019 negara juga telah menyediakan 7 juta Persil sertifikat, dan tahun 2020 juga akan di gulirkan sebanyak 9 juta Persil. Sehingga kedepannya tidak ada lagi lahan perumahan, serta sawah ladang masyarakat tidak memiliki sertifikat. 

Joko Widodo juga menjelaskan pada saat itu, bahwasanya negara Indonesia memiliki 17 Ribu Pulau, dan 714 Suku bangsa. Tentunya hal ini, kedepan sangat rentan terhadap pertikaian dan konflik horisontal atas permasalahan lahan atau tanah. Untuk mengatasi semua itu, dipandang perlu kiranya negara memfasilitasi dan menuntaskan secepatnya pemberian sertifikat gratis ini kepada seluruh masyarakat pemilik lahan dan tanah.

Selain itu, persoalan mendasar saat ini, pentingnya kesadaran diri dalam berbangsa dan bernegara. Pasalnya, sangat banyak hinaan, cacian, hujatan kebencian, dan makian disebarkan melalui media sosial (Medsos) kepada siapa saja, tanpa ada lagi rasa saling menghargai antar sesama. Tentunya hal ini, merupakan provokasi pemecah belah bangsa. Maka dari itu, perlu kiranya pemahaman cerdas bagi kita semua, agar tidak tersulut emosi sesaat. 

Jokowi juga berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia saat itu, agar tidak menjadikan perbedaan sebagai ladang perpecahan. Tetapi jadikan perbedaan itu, sebagai bentuk warna kesempurnaan bangsa. 

Begitu juga dengan berbeda pilihan, jangan dijadikan sebuah permusuhan yang berkepanjangan, dan menebarkan benih kebencian. Jadikan perbedaan pilihan itu, sebuah pencerdasan demokrasi. Sehingga harapan bangsa dapat terwujud sebagai mana mestinya. 

Pilih lah pemimpin yang menurut kita baik, dan jangan pernah dibangun pertikaian antara kita, atas perbedaan pilihan, tegas Jokowi.

[Syaiful Hanif]