Gubernur Sumbar; Pengusaha Jangan Bakar Lahan, Izinnya Bisa Dicabut

Padang (Minangsatu) - Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang paling sedikit mengalami kebakaran hutan. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengharapkan kebakaran hutan semakin berkurang, bahkan bisa nihil di tahun-tahun berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk kategori bencana yang perlu diantisipasi dan diwaspadai. Lambat mengatasinya, apalagi sampai gagal, maka kebakaran akan menjadi bencana bagi daerah, bahkan sampai ke negara tetangga.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumbar Tahun 2020 di Pangeran Beach Hotel, Rabu (2/12/2020).

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, upaya pencegahan sedini mungkin tetap harus dikedepankan. Untuk itu perlu koordinasi yang lebih intensif seluruh pemangku kepentingan di Sumbar, untuk meningkatkan kewaspadaan terjadinya bencana karhutla. "Kita mengapresiasi upaya yang dilakukan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan, bersama TNI, Polri, BPBD, Brigade Kahutla, perusahaan, dan masyarakat  peduli kebakaran sehingga berdampak terhadap berkurangnya kebakaran," kata Gubernur.

Diakui pada beberapa kabupaten/kota masih terdapat hotspot (titik panas), namun Sumbar jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain, khususnya dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. "Di Sumbar kebakarannya masih kecil, kita cukup bagus pengendalian kebakaran hutan. Petugas kita mementingkan lakukan pencegahan sebelum kebakaran terjadi," ungkapnya.

Saat hotspot terpantau setelit, langsung dipadamkan. Upaya ini selain dilakukan brigade juga oleh masyarakat di sekitar hutan, dan perusahaan yang mengelola hutan. "Alhamdulillah, sekitar 230 ribu hektar itu dikelola oleh masyarakat, tidak ada sedikitpun kebakaran. Karena masyatakat tersebut langsung jadi polisinya," ucapnya.

Irwan Prayitno mengimbau masyarakat yang ada pada kawasan hutan terdapat nagari dan desa yang sebagian besar berbatasan harus bisa menjaga hutan. Termasuk meminta kepada seluruh pelaku industri di kawasan hutan agar cepat tanggap jika menemukan hotspot atau titik api. "Kita ingatkan kepada pengusaha, jangan ambil manfaat saja, jangan cari untung saja, tapi lupa kepada dampak lingkungan, medis, kemanusiaan, dampak ekonomi dan lainnya. Jangan lagi membakar lahan, kalau masih izinnya kita cabut," tegas Irwan Prayitno.

Seperti diketahui, dampak kebakaran hutan tidak hanya pada kesehatan masyarakat berupa infeksi saluran pernafasan atau Ispa. Namun juga dapat menghentikan berbagai aktivitas, baik aktivitas pendidikan, bisnis dan sebagainya.

Disampaikannya, selama tahun 2020 masih terjadi 12 titik kebakaran hutan di Sumbar. Ini menjadi perhatian khusus dari dinas kehutanan Sumbar melalui polisi kehutanan, dan brigade  dengan rutin patroli agar tidak terjadi kebakaran hutan serupa.  Jika masih ada diberikan tindakan hukum untuk efek jera supaya tidak mengulangi lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, menyebutkan kebijakan mencegah sebelum kebakaran terjadi, yakni dengan memetakan daerah rawan, melakukan sosialisasi, melakukan patroli polisi kehutanan, termasuk bekerjasama TNI, Polri dan dengan masyarakat lokal.

Mencermati hotspot dari satelit yang diterbitkan Kementerian LHK, Yozarwardi mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan kebenaran titik api yang terpantau tersebut kebakaran. "Kalau memang api, kami punya brigade di tingkat tapak atau nagari/desa, mereka yang pertama melakukan pemadaman. Apabila itu terjadi di kawasan perkebunan atau perusahaan pengelola hutan, itu kewajibannya memadamkan," ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) Ruandha Agung Sugardiman, mengakui bahwa selama ini Sumbar tergolong rendah kebakaran hutannya.

Hotspot atau titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia menurun dari 25.453 titik menjadi 2.191 titik yang berarti terdapat penurunan sebesar 91,39 persen

Pihaknya juga berharap untuk tetap menjaga sinergitas dengan melibatkan seluruh stake holder terkait dalam rangka pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan.