Bungkam Coronavirus!; DPRD Desak Pemko Solok Lakukan Pergeseran Anggaran

Solok (Minangsatu) - Anggota DPRD Kota Solok mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Solok untuk segera mengambil langkah upaya penanganan secara nyata untuk menyediakan anggaran buat penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can,SE dan Wakil Ketua DPRD Efriyon  Coneng di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai Penjabat Sekda Kota Solok Drs. Nova Elvino,  dan Kepala BKD Novirna Hendayani, SE, Msi, Apt ,Kepala Bappeda Jonnedi, SH, di rumah Dinas Ketua DPRD, Senin (30/3).

Ketua DPRD Daerah Kota Solok, Yutris Can, SE bersama Wakil Ketua DPRD Efriyon Coneng mengatakan dalam keadaan seperti ini kebutuhan alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga medis yang menangani pasien virus corona (Covid-19) sangat mendesak.

Ia mendukung serta minta Pemerintah Daerah untuk segera membeli APD dan sejumlah alat medis lainnya yang dibutuhkan menghadapi virus corona dan pengadaan larutan untuk disinfektan.

Saat ini APD untuk tenaga medis di Kota Solok sangat kurang sehingga rawan terpapar corona. Selain APD tenaga medis maupun relawan yang bekerja di lapangan sangat perlu diberikan suplemen dan vitamin agar stamina mereka tetap terjaga.

Yutris Can menyebut keterbatasan APD ini membuat khawatir tenaga medis maupun relawan baik dokter maupun perawat sebagai ujung tombak dalam menangani Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Dalam Pemantauan (PDP) maupun tenaga relawan yang bekerja di lapangan untuk mensterilkan fasilitas umum. 

"Jangan sampai kesehatan mereka terganggu dan tidak merasa aman. Ditambah lagi jam kerja mereka yang sangat ekstra, sehingga daya tahan mereka bisa turun," ujarnya.

Menurut Yutris Can, Pemerintah Daerah Kota Solok bisa segera melakukan pengadaan APD dengan cara menggeser kebutuhan anggaran guna penanganan virus covid-19 ini.

Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir untuk mengambil kebijakan dengan menggeser beberapa anggaran guna kebutuhan penanggulangan virus Covid-19, karena anggaran belanja instansi harus diprioritaskan untuk penanganan virus Covid-19.

Apalagi, penyebaran virus corona ini terjadi dengan cepat. Belanja harus diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dengan memfokuskan kembali kegiatan dan Realokasi Anggaran dari kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan. Relokasi anggaran masing-masing instansi ini bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran yang tidak prioritas atau yang tidak terlalu mendesak, agar dapat di gunakan untuk penanganan virus corona.

"Apalagi hal tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Kemenkeu No.6 Tahun 2020, tertanggal 15 Maret 2020 agar memindahkan pos pembiayaan, yang tadinya untuk perjalanan dinas agar diperuntujkan untuk menangani covid-19,” ujarnya.