Belajar Tatap Muka, Diserahkan Pada Kebijakan Kepala Daerah Sesuai Status Covid 19

Bukittinggi (Minangsatu) - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan Covid-19 masih merajalela. Maka setiap sekolah haruslah mempersiapkan semua sarana dan prasarana protokol kesehatan. Ditekankan, kesehatan dan keselamatan merupakan yang utama. Pemerintah daerah (Pemda) juga perlu memastikan kondisi sekolah.

Hal itu diungkapkan Gubernur, pada Rapat Koordinasi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri se Sumbar dalam rangka persiapan pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun 2021 di gedung PGSD Universitas Negeri Padang. Rakor yang digelar Dinas Pendidikan Sumbar itu berlangsung di Belakang Balok, Bukittinggi, Kamis (24/12/2020).

Menurut Irwan Prayitno, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yakni menyediakan tempat cuci tangan, siswa wajib masker, melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan duduk di kelas berjarak. Ada 6 (enam) ketentuan yang wajib dipenuhi sekolah, yaitu:

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan;
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Kesiapan menerapkan wajib masker;
4. Memiliki Thermogun;
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki kormobid tidak terkontrol, tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman, ada riwayat perjalanan atau riyawat kontak dengan dengan orang terinfeksi covid;
6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua atau wali.

Dijelaskan, proses belajar dan mengajar tatap muka di sekolah wajib mengikuti anjuran dari pemerintah yang dituangkan dalam penyesuaian keputusan bersama empat Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 Nomor : 210/Sipres/A6/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 bahwa satuan pendidikan di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka.

"Pada saat ini Sumbar sudah tidak ada lagi zona merah artinya kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar tatap muka di sekolah," ungkapnya.

Selanjutnya diserahkan kebijakan kepada Bupati dan Walikota, buka tutup sekolah menyangkut pembelajaran tatap muka di daerahnya masing-masing. "Oleh karena itu, kita berharap setiap kepala sekolah bisa terus berkoordinasi erat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota masing-masing daerah, untuk memastikan daerahnya apakah zona merah atau hijau setiap sekali seminggu dengan Kepala daerahnya," ingatnya.

Apabila terjadi zona merah di suatu daerah,  kepala daerahnya perlu mengambil kebijakan baru. Dinas Kesahatan perlu mengeluarkan rilis setiap minggunya tentang zona-zona tersebut. Termasuk daerah tetangganya, seperti Kota Solok dengan Kabupaten Solok, Agam dengan Bukittinggi, Limapuluh Kota dengan Payakumbuh dan Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Tentang metode daring (online) harus permanen, walaupun tidak ada lagi Covid, metode daring tetap menjadi sistem pembelajaran. "Metode daring itu merupakan salah satu metode pembelajaran jauh yang sudah ada sebelum kasus Covid-19. Dulu karena alasan tidak efektif, namun sekarang mau tidak mau karena Covid, kita terpaksa menggunakan daring," kata Irwan Prayitno.

Karena itu, sekarang setiap sekolah di Sumbar harus dilengkapi sarana daring, karena pembelajaran menggunakan daring akan terus dipakai. "Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk melakukan pemasangan perangkatnya di setiap sekolah di Sumbar. Mulai dari komputernya, jaringannya dan semua perangkat untuk sistem daring," tegasnya.

Khusus kepada para guru, agar tetap mematuhi aturan Covid-19 dan selalu mengawasi murid-murid, jangan sampai terjadi klaster baru di sekolah dalam penyebaran Covid-19. "Kepala sekolah adalah garda terdepan dalam pelaksanaan proses belajar. Untuk itu, ikuti protokol kesehatan, karena ini merupakan tanggungjawab kita bersama," tutupnya.

Kegiatan Rakor tersebut selain dihadiri Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M. Sc, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, SE, M.Si, Kacab Dinas Pendidikan, juga Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri se Sumbar serta Dinas Kesehatan Sumbar.