Sumbar Gagal Total?

Sumbar Gagal Total?

Oleh: Arief Kamil (Wartawan Olahraga)

Capaian kontingen Sumatera Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024/Aceh-Sumut memang  di bawah hasil yang diraih saat PON 2021 yang berlangsung di Papua. Tak ada yang membantah itu.

Sekedar perbandingan, pada PON Papua tiga tahun silam, Sumatera Barat bertengger di posisi 16.

Kala itu Ranah Minang meraih 8 emas, 12 perak dan 18 perunggu dengan total 38 medali.

Sementara pada PON 2024 ini, Tuah Sakato terlempar di luar posisi 20 besar dengan meraih 5 emas, 14 perak dan 30 keping medali perunggu dengan total medali secara keseluruhan 49 medali.

Jika dilihat dari perolehan emas pada PON kali ini memang menurun, kurang tiga emas ketimbang PON Papua. Namun bila melihat raihan perak dan perunggu, terjadi peningkatan.

Hanya saja, sangat disayangkan, dari 19 kelas atau nomor yang masuk final, hanya 5 saja yang berbuah medali emas.

Hal itu tak terlepas dari beberapa Cabor yang awalnya diproyeksi meraih medali emas ternyata gagal merealisasikan target.

Cabor tersebut adalah Pencak Silat, Taekwondo, Atletik, Paralayang, Gantole Tarung Derajat dan Barongsai.

Andai saja ketujuh Cabor itu masing-masing menyumbang satu keping medali emas saja, maka 12 emas menjadi prestasi Sumbar tahun ini.

Namun apa dikata. Inilah hasilnya. Para atlet telah berjuang maksimal di tengah keterbatasan yang ada. Penulis menilai, hasil yang diraih Sumbar pada PON Aceh-Sumut sudah bagus.

Lantaran duta-duta olahraga Ranah Minang tetap fight padahal sangat minim persiapan. Belum lagi terkait dukungan anggaran serta permasalahan non teknis lainnya sehingga berdampak langsung pada prestasi.

Bicara persiapan bisa dikatakan sangat minim. KONI Sumbar tidak menggelar pemusatan latihan (Pelatda). Hal ini memaksa Pengprov Cabor mempersiapkan para atlet secara mandiri dan apa adanya.

Belum lagi dukungan anggaran yang sangat terbatas untuk persiapan dan keberangkatan kontingen.

Untuk persoalan dan keberangkatan kontingen ke Aceh dan Sumut, KONI Sumbar hanya dibekali Rp12,5 milyar. Jumlah itu sudah masuk anggaran sekretariat.

Memang, pada APBD Perubahan KONI kembali mendapat kucuran dana sekitar Rp16 milyar. Tapi itu baru cair setelah selesainya PON.

Sementara anggaran ini dibutuhkan untuk persiapan  meliputi Pelatprov, ujicoba dan sebagainya.

Sebelumnya, opsi jalan ke luar agar masalah anggaran ini teratasi adalah dengan mengandalkan pihak ketiga. Dengan meminjam dan membayarnya jika APBD-P cair.

Tapi, hal itu tak berhasil. Bisa dikatakan tidak ada  pihak ketiga yang bersedia. Entah apa alasnya.

Itu ke itu saja

Permasalahan olahraga Sumatera Barat dari waktu ke waktu tetap saja sama. Dukungan anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan target prestasi.

Jika kita melihat keseriusan provinsi lain khususnya di Sumatera, wajar rasanya kita iri dengan prestasi yang di raih.

Lampung misalnya. Pada PON 2021 masuk dalam posisi 10 besar. Dan pada PON 2024 provinsi ini untuk sementara berada pada undakan 10 dengan raihan 22 medali emas.

Jika dilihat dari anggaran, KONI Sumbar tertinggal jauh. Menghadapi PON Aceh-Sumut, KONI Lampung dibekali anggaran Rp55 miliar dengan target 10 besar nasional.

Tetangga kita, Riau juga menargetkan posisi 10 besar. Juara Porwil 2023 ini mendapat dukungan anggaran Rp40 miliar lebih dengan target yang sama seperti Lampung, 10 besar nasional.

Hingga saat ini Riau berada diundakan ke-12 dengan raihan 21 medali emas.

Itu baru provinsi tetangga di Sumatera. Jika dilihat persiapan dan dukungan anggaran DKI Jakarta dan Jawa Barat, tentu anggaran Sumbar di PON terlihat sangat kecil.

Jabar untuk persiapan dan keberangkatan atlet mendapat kucuran anggaran lebih kurang Rp350 M. Sementara DKI kurang lebih 286 M.

Wajar rasanya dua provinsi ini merajai perolehan medali, lantaran ditunjang anggaran yang besar sehingga sanggup menggelar pemusatan latihan yang panjang, berikut try out dalam maupun luar negeri.

 Dibutuhkan Kepala Daerah Peduli Olahraga

Sumatera Barat butuh kepala daerah yang benar-benar peduli olahraga. Kepedulian itu tidak saja dalam mengawal dan menjamin  kebutuhan anggaran olahraga.

Namun juga memastikan nasib olahragawan Sumbar dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak harus sebagai ASN, pegawai BUMD pun bagi para atlet sudah lebih dari cukup.

Jika anggaran olahraga terpenuhi, pemerintah tentunya bisa menekan KONI sebagai perpanjangan tangan dalam pembinaan olahraga prestasi.

Target baru bisa dirancang tentunya jika amunisi sudah cukup. Jangan terbalik, sibuk bicara target, sementara senjata dan amunisi perang sangat kurang.

Dalam hal anggaran, pemerintah daerah melalui gubernur juga bisa mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat untuk menjadi bapak angkat atlet atau Cabor.

Selama ini pemerintah hanya terfokus pada dua sponsor, PT Semen Padang dan Bank Nagari. Padahal masih banyak perusahaan skala menengah yang beroperasi di Ranah Minang.

Perusahaan-perusahan tersebut tentunya bisa diarahkan untuk membantu pembinaan olahraga daerah atau menyediakan tunjangan peraih medali di PON.

Jika pemerintah memang peduli dengan atlet dan pembinaan prestasi olahraga, banyak terobosan yang mungkin bisa dilakukan terkait pendanaan olahraga.

Sekarang tinggal bagaimana keseriusan kepala daerah saja. Semoga ke depan bentuk perhatian itu lebih baik dari yang sekarang. Semoga.