HOME BIROKRASI KOTA BUKITINGGI
- Selasa, 16 Maret 2021
Wawako Bukittinggi Hadiri FGD Optimalisasi Dana Haji Dan Penjajakan Sukuk Daerah
Bukittinggi (Minangsatu) - Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi menghadiri Fokus Group Discussion terkait Optimalisasi Dana Haji dan Penjajakan Sukuk Daerah, yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dilaksanakan di Bukittinggi, Selasa (16/03).
Nampak hadir selain Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi, Anggota Komisi 8 DPR RI Jon Kennedy Azis, Bappelitbang, pemuka masyarakat, tokoh agama dan unsur terkait.
Wakil Walikota Bukittinggi Marfendi menyambut baik dilaksanakan FGD seperti hari ini di Bukittinggi, karena ini baru pertama kali di Sumbar dan dipilih di Kota Bukittinggi.
Terkait tema hari ini, menurut Marfendi sangat menarik dan penting diketahui masyarakat. Sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat paham, bahwa BPKH bukan hanya sekedar memanfaatkan uang setoran jamaah haji, tapi juga bertugas mencari dan menutup kekurangan dana haji dari masyarakat.
"Dengan gambaran yang dipaparkan pada FGD kali ini, kita berharap masyarakat kembali percaya kepada pemerintah terkait pengelolaan keuangan haji. Memang tidak mudah mengembalikan kepercayaan masyarakat, apalagi terkait dengan masalah keuangan." ujar Marfendi
Beni Wicaksono dari BPKH mengatakan, Fokus Group Discossion hari ini bertujuan mensosialisasikan dan berdiskusi terkait pengelolaan dana haji. Beni Wicaksono memaparkan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
"Sejauh ini pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam." kata Beni wicaksono
Sementara itu anggota Komisi 8 DPR RI Jhon Kanedy Azis mengatkan selaku mitra kerja memaparkan, terkait pengelolaan biaya haji, BPKH selalu melakukan rapat dan menginformasikan semua kegiatannya kepada DPR RI. Jadi bagaimana cara, bagaimana pengelolaan biaya haji ini selalu atas persetujuan DPR RI.
Jon Kennedy Aziz berharap dengan sosialisasi lewat FGD hari ini, masyarakat memahami apa itu BPKH, apa fungsinya dan apa manfaat yang dihasilkannya. Sehingga masyarakat pun mengetahui bagaimana pengelolaan biaya haji yang telah mereka setorkan sebelumnya.*
Editor : Benk123
Tag :#bukittinggi
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
SEBANYAK 3.634 KPM BUKITTINGGI TERIMA BANSOS SAMBAKO TRIWULAN SATU.
-
WAKO BUKITINGGI SERAHKAN DANA HIBAH RP 5 M UNTUK MASJID JAMI' TAROK
-
DIRESMIKAN MENTRI BUMN, PLN SALURKAN BANTUAN SARANA KELISTRIKAN UMKM DI STASIUN LAMBUANG KOTA BUKITTINGGI
-
MAHYUDIN HARAP RAKERWIL DORONG PERCEPATAN TRANSFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
-
MENTRI BUMN RI, ERICK TOHIM, LANCHING STASIUN LAMBUANG BUKITTINGGI
-
STRATEGI PENGATURAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (BAGIAN TERAKHIR DARI TIGA TULISAN)
-
PADANG KOTA KULINER DUNIA
-
PRESKRIPSI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM KONTEKS SUMATERA BARAT (BAGIAN KEDUA DARI TIGA TULISAN)
-
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM KONTEKS SUMATERA BARAT: KONSEP DAN TANTANGAN KEBIJAKAN (BAGIAN KESATU DARI TIGA TULISAN)
-
62 TAHUN BANK NAGARI, LAJU BERSAMA DIGITALIASI