Serap Aspirasi, PGRI Kabupaten Sijunjung Terus Lakukan Konsolidasi Ke Setiap Cabang

Sijunjung(Minangsatu) - Secara meraton, PGRI Kabupaten Sijunjung selalu melakukan konsolidasi organisasi ke setiap cabang. Kegiatan itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dan keluhan yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pendidik dan pengajar. Buktinya, Selasa (27/8) dibawah komando Ketua didampingi Sekretaris, Witriadi, dan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, M.Yusuf, giliran PGRI Cabang IV Nagari, sebagai pelaksana.

Menurut laporan Ketua PGRI Cabang IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Miftahul Husna,  sebetulnya PGRI Cabang IV Nagari, sudah lama merncanakan konsolidasi organisasi ini bersama Pengurus PGRI Kabupaten. Tapi karena banyaknya kegiatan sejak awal tahun ajaran, baru Selasa (27/8) kegiatan bisa terselenggara. " Alhamdulillah berkat koordinasi dengan Sekretaris, kegiatan ini bisa dilaksanakan di MAN 1 Sijunjung di Palangki," ujar Ketua Cabang didampingi Sekretarisnya Yulhasni Fitri, Kamis (29/8).

Apa yang disebutkan Ketua Cabang dan Sekretaris PGRI Cabang IV Nagari yang juga Kepala MAN 1 Sijunjung ini, juga disebutkan Sekretaris PGRI Kabupaten Sijunjung, Witriadi, didampingi Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, M.Yusuf, konsulidasi yang dilaksanakan di setiap cabang, adalah dalam rangka jemput bola apa yang dialami, dirasakan serta kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan tugas.

Dari enam cabang yang telah melaksanakan konsulidasi organisasi ini memang banyak persoalan yang  dihadapi oleh guru di saat menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik dan pengajar. " Dengan aturan yang baru sekarang guru tidak hanya menjalankan tugas pokok saja melainkan sudah dihadapkan kepada beban administrasi yang harus dipenuhi," tambah Yusuf.

Selain beban administrasi yang harus dipenuhi dan dengan jumlah jam kerja sama dengan ASN lainnya, disinyalir sejak 2013, sebagian besar guru kenaikan pangkatnya terkendala. Hal itu disebabkan nilai angka kredit salah satu syarat untuk pengusulan naik pangkat tak pernah terealisasi. Alasannya tim penilai angka kredit ini tak bisa bekerja karena tidak ada uang lelahnya (honor) sementara berkas yang diperiksa untuk dinilai, untuk satu orang guru cukup banyak.

Walaupun hal ini pernah dibicarakan dengan pihak terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, sampai sekarang tidak ada respon. Hal tambah memiriskan lagi dengan keluarnya Permendikbud yabg baru bahwa angka kredit itu dihitung hanya tiga tahun terakhir. Artinya, kinerja guru sebelumnya tidak lagi dapat di hitung. " Bayangkan berapa tahun anggota kita dirugikan," ujar Pengurus PGRI Kabupaten Sijunjung ini.

Melihat fenomena inilah, sambung M.Yusuf, organisasi berupaya menyikapi apa yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Sehingganya nanti setelah terakomodir persoalan di seluruh cabang, PGRI akan menyusun langkah langkah untuk bernegosiasi dengan pemegang kebijakan serta wakil rakyat. " Sebetulnya sangat banyak persoalan yang terjadi di setiap sekolah, sebagai pengurus kami wajib mencarikan solusi dengan melakukan hearing dengan  Pemkab," tambah Yusuf.

Ketua PGRI Kabupaten Sijunjung, Syaiful Husein, sangat mengapresiasi hasil musyawarah pengurus PGRI yang ia pimpin dan malah  awal dari wakil rakyat Kabupaten Sijunjung, priode 2019 - 2024, bekerja semua aspirasi disetiap cabang sudah ter input dalam Rapat Kerja (Raker) PGRI yang direncanakan akhir September mendatang.