Nuansa Budaya Minangkabau Warnai Sidang Istimewa HUT Kabupaten Pasaman Barat Ke - 15

PASAMAN BARAT (Minangsatu) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat Gelar Sidang Paripurna Istimewa Ke- 1 Tahun 2019,  Paripurna Istimewa di gelar dalam  rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pasbar ke-15, Senin 7 Januari 2019.

Sidang Paripurna Istimewa berlangsung meriah yang  dihiasi dengan pakaian adat dan makan bajamba, Sidang yang dimulai pada pukul 10.26 WIB tersebut berjalan khidmat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Daliyus,K. S.Si MM, Wakil Ketua Endri Syahrinal S.Kom, Wakil Ketua Fetris Oktrihardi SE dan dihadiri wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit, beserta Bupati Pasbar Drs H Syahiran dan Wabup Yulianto.

Juga tampak  hadir Plt Sekda  Pasaman Barat Andrinaldi, Anggota DPD RI Emma Yohana, Forkopimda Pasbar, Kepala OPD, Camat se-Pasaman Barat, Wali Nagari  se-Pasaman Barat, Tokoh pemekaran Pasbar, Drs. H. Baharuddin R, Benny Utama, Drs. H. Zambri, Sudirman Samin.
Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra, Mustika Yana, SH Yang Dipertuan Kinali ,Tuanku Bosa Talu Fadlan Maalif, Baharuddin beserta Tokoh Masyarakat Pasbar  dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Daliyus dalam sidang itu mengatakan, bila kita membaca sejarah Kabupaten Pasaman yang didasari  Keputusan Presiden RI/I tanggal 8 Oktober 1945 yang menetapkan pembagian luhak dan Penunjukan Kepala luhak.

Kemudian, Luhak kecil Talu yang di pimpin oleh Abdul Rahman Sutan Larangan, pada tanggal 23 Januari 1946, Datuak Parpatih Beringsek menyampaikan kepada Bupati dan Demang agar kepala luhak Pasaman yang berkedudukan di Talu untuk diserah terimakan dari Abdul Rahman  kepada Arwis Taram  Sutan Temenggung.

"Bulan Agustus 1974 Jabatan Bupati Pasaman diserahkan kepada Bupati Basrah Lubis. Pada masa pemerintahan beliau ibu kota Kabupaten Pasaman di pindahkan dari Talu ke Lubuk Sikaping," Papar Daliyus.

Dikatakan, Penghujung tahun 90 an , masyarakat Pasaman Barat sadar akan pentingnya pemekaran daerah sebagai salah satu cara yang efektif untuk mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar itulah, maka beberapa stake holder yang mendapat dukungan penuh masyarakat Pasaman Barat untuk terus menyuarakan aspirasi mereka agar pasaman yang memiliki wilayah sangat luas dapat dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Pasaman selaku kabupaten Induk dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Kabupaten Pemekaran.

"Keinginan pemekaran wilayah mendapat respon positif  dari Bupati Pasaman Drs. H Baharudin R dan Wakil Bupati H Beni Utama yang memberikan dukungan penuh, sehingga gagasan pemekaran wilayah ini terus bergulir menyentuh wilayah konstitusional  dan menjadi komoditi kebijakan Nasional," terangnya

Daliyus melanjutkan, setelah melewati proses dan perjuangan  dan pengorbanan yang sangat besar untuk berdiri sendiri menjadi kabupaten tersendiri, akhirnya terwujud dengan keluarnya  UU No 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumbar.

"Dalam perjalanan Pasaman Barat yang dinahkodai oleh PJ Bupati Zamri dari Januari 2004 sampai Februari 2005. Pj Bupati Zamri telah berhasil melaksanakan tugasnya seperti, memfasilitasi lahirnya lembaga KPU dan DPRD dan instansi vertikal dan membentuk pemkab Pasaman Barat," Ungkapnya.

Setelah Zamri dilanjutkan Pj Bupati Sofyan dari 14 Februari 2005 sampai 27 Agustus 2005, dimana Bupati Sofyan sukses melaksanakan pilkada pertama di Pasaman Barat yang dimenangkan oleh H Syahiran-Risnawanto SE.

Kemudian tahun 2010, Drs. H Baharudin R yang didampingi H Syahrul Dt Marajo memimpin Pasbar lima tahun kedepannya. Dengan berakhirnya masa jabatan Drs. H Baharudin dan  H Syahrul Dt Marajo tersebut, maka ditunjuk Pj Bupati Ir. Fajarudin untuk melaksanakan rangkaian tahapan pilkada 2016-2021.

"Pasangan Drs. Syahiran dan Yulianto, SH terpilih sebagai Bupati dan Wabup Pasbar yang dilantik oleh Gubernur Sumbar 17 Februari 2016, dengan visi terwujudnya Pasbar yang beriman, cerdas, sehat, bermartabat, sejahteta serta berwawasan lingkungan," ucap Daliyus.

Lebih Jauh Daliyus menyebutkan, tanggal 7 Januari 2019 lahir Pasaman Barat sebagai manifestasi keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan kearah lebih baik. Dalam usianya yang relatif muda, Pasaman Barat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, gesit dan melangkah pasti untuk mensejajarkan dengan kabupaten lain di Sumbar.

"Dalam kurun waktu relatif singkat untuk sebuah ukuran eksitensi Pemkab Pasbar telah mampu merubah imeg negatif yang selama ini melekat pada kabupaten ini, tanpa menunggu lama, predikat daerah tertinggal, marjinal dengan tatanan sosial yang asing dimata kabupaten lain telah dapat kita hapus seiring berkembangnya Pasbar sebagai kekuatan ekonomi baru di Sumbar," tegasnya lagi.

Selain itu lanjut Daliyus, dua tahun kepemimpinan Syahiran dan Yulianto, dan didukung oleh Forkopimda, Pasbar kembali mempertegas eksistensinya sebagai daerah yang tidak di pandang sebelah mata. Buktinya Pemkab Pasbar bersama DPRD , telah melaksanakan beberapa program pro rakyat yang telah menyentuh sendi kehidupan masyrakat Pasbar.

Diantaranya, pengalokasian dana 10 parsen dari DAU APBD untuk Nagari, pendidikan 20 parsen, kesehatan 10 parsen dan infrastruktur, ekonomi kerakyatan sesuai amanat UU. Tidak hanya sampai disitu, Pasbar yang telah berusia 15 tahun, telah menorehkan prestasi fenomenal baik tingkat provinsi maupun Nasional.

"Terealisasinya program mercusuar Bandara Anak Pusako Nagari dan Pelabuhan Teluk Tapang serta suksesnya Pemkab  Pasbar menggaet alokasi dana dari pusat, yang selama ini sulit diakses guna mendukung pembangunan infrastruktur menjadi catatan keberhasilan tersendiri bagi masyarakat Pasaman Barat," katanya.

Sebagai lembaga legislasi kata Daliyus, DPRD Pasbar tentu saja memiliki peran  urgen untuk menciptakan, mendorong dan mengawal keberhasilan Pemkab Pasbar  untuk memberikan landasan bijak bagi Pemkab  dalam menyusun program strategisnya.

"DPRD bersama pemerintah daerah telah menerbitkan produk hukum tahun 2010 sebanyak 12 buah,Tahun 2011 sebanyak 25 buah, tahun 2012 sebanyak 18 buah. Pada tahun 2013 perda yang keluar sebanyak 11 buah," sebut Daliyus.

Kemudian, pada tahun 2014 sebanyak 24 buah, tahun 2015 sebanyak 25 buah perda yang telah di terbitkan Pemda bersama DPRD Pasbar. Namun di 2016 sebanyak 22 buah, tahun 2017 sebanyaj 15 buah serta di tahun 2018 sebanyak 34 buah.

"Kami berharap agar seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan,tidak kita jadikan sebagai ajang pesta pora belaka,namun hendaknya mencerminkan wujud rada syukur  kita atas karunia Allah SWT. Semoga Pasbar dibawah Kepemimpinan Syahiran-Yulianto semakin maju dan berkembang disegala bidang untuk kepentingan masyarakat Pasbar," pinta Daliyus.

Kabupaten Pasbar yang didiami oleh masyarakat dari etnis Mandailing, Minangkabau dan Jawa tersebut selama ini berjalan harmonis. Keharmonisan itu juga yang menorehkan berbagai prestasi yang diraih oleh pemerintah di kancah nasional, prestasi yang menonjol secara nasional antara lain Pertama dalam sejarah Pasbar meraih WTP, bidang kesehatan meraih Swasti Saba Wistara dan masih banyak yang lainnya.

Bupati Pasbar H Syahiran dalam pidatonya menyampaikan bahwa apa yang telah diraih oleh Pasbar merupakan kerjasama semua pihak, kekompakan antara DPRD dengan pemerintah. Dukungan dari DPRD sangat dibutuhkan untuk Pasbar, agar Pasbar bisa keluar dari daerah tertinggal dalam kurun waktu yang cepat.

“Prestasi demi prestasi yang kita peroleh berkat kerjasama semua pihak. Saya berharap di HUT ke 15 ini yang dimulai dengan pakaian adat dan makan bajamba semoga terus berlanjut, kita membangun dengan perbedaan budaya demi Pasbar yang lebih baik,”jelas Syahiran.

Sementara, wakil Gubernur Sumbar H. Nasrul Abit menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan ASN di Pasaman Barat atas sinergitas dan kerja kerasnya sehingga menghasilkan pencapaian- pencapaian positif.

"Pencapaian itu di antaranya, Opini WTP atas LKPD pada tahun 2017 oleh BPKP, penghargaan atas kepatuhan pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi oleh Ombudsman RI, penghargaan kabupaten peduli HAM dari Kemenkum HAM RI," sebut Wagub.

Selain itu, penghargaan sekolah tinggat Provinsi juga di peroleh Kabupaten Pasaman Barat, penghargaan Penggala Karya kencana tinggat Nasional dari BKKBN untuk Bapak Bupati dan Ibu Bupati Pasaman Barat.

(Afratama)