Nagari Terbaik Dan Kepala Daerah Terbaik Dalam Pengelolaan Dana Desa 2020 Di Sumbar, Terima Hadiah

Padang (Minagsatu) - Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung yang terpilih sebagai Terbaik I dalam Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020 Sumbar, Senin (21/12/2020) menerima hadiah dari pemprov Sumatera Barat. Penyerahan piala dan hadiah uang tunai dilakukan oleh Gubernur Sumbar, diwakili Asisten I, Devi Kurnia, dalam pembukaan Rapat Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Sumbar 2020, di Hotel Pangeran Beach, Padang.

Peringkat II diraih Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat dan urutan terbaik III adalah Nagari Koto Bangun, Kec. Pangkalan, Kab. Limapuluh Kota.

Penyerahan hadiah dilakukan selain dilakukan Gubernur Sumbar diwakili Asisten I, juga disaksikan Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM, Ketua PWI Sumbar H. Heranof Firdaus, S.Sos, Kepala Kanwil Dirjen Anggaran Sumbar, Kabid Pemerintahan Nagari Dinas PMD Sumbar Azwar, SE, M.Si, dan seluruh Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa 2020. Semua Tim Penilai baik dari Dinas PMD Sumbar, PWI Sumbar dan pamong senior Rusdi Lubis, turut menyerahkan hadiah dan piagam penghargaan kepada pemuncak.

Sementara dalam penilaian lainnya, kategori Pembina Dana Desa, bagi kalangan Bupati dan Wali Kota, terpilih Terbaik I, Bupati Limapuluh Kota Ir. Irfendi Arbi, MP, Terbaik II adalah Bupati Pasaman Barat Yulianto, SH.MM dan Terbaik III, Bupati Agam Dr. Ir. Indra Catri, MAP.

Gubernur Sumbar yang diwakili Asisten Pemerintahan, Devi Kurnia, SH, MM, mengatakan, saat ini tidak ada yang bisa dirahasiakan lagi dalam administrasi pemerintahan. Semua harus terbuka dan transparan sesuai dengan kehendak Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. "Jika ada pejabat publik, termasuk Wali Nagari, yang mencoba menutupi informasi pemerintahan apalagi menyembunyikan, akan berhadapan dengan hukum," kata Devi Kurnia.

Karena itu, mulailah bersikap terbuka kepada masyarakat dari setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Kalau Dana Desa, maka transparanlah sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. "Jika aparatur terbuka, menimbulkan kepercayaan dan pasti partisipasi masyarakat akan meningkat," ujar Devi Kurnia lagi.

Sehubungan dengan harapan pemerintah untuk keterbukaan dan transparansi ini, maka Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa yang dilaksanakan Dinas PMD Sumbar, merupakan inovasi yang perlu diteruskan. Penilaian ini mendapat pujian di tingkat nasional, dan menjadi contoh oleh provinsi lain di Indonesia.

Sementara itu Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal, MM. mengatakan, bahwa Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini adalah melihat sejauh mana aspek-aspek keterbukaan dan transparansi ini diaplikasikan dalam pengelolaan Dana Desa. "Ini penilaian oleh tim atas pelaksanaan, bukan perlombaan. Artinya tidak ada yang bisa direkayasa atau dibuat-buat," kata Syafrizal, mantan Pj Bupati Kepulauan Mentawai ini.

Sejarah adanya Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini, kata Syafrizal, adalah pada tahun 2017 lalu, saat akan diselenggarakan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumbar.

Dalam penilaian Transparansi Dana Desa ini bekerjasama dengan PWI Sumbar, didukung oleh Pamong Senior, Komisi Informasi dan KPW Pendamping Profesional Dana Desa. "Insya Allah tahun-tahun mendatang kita programkan terus penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa ini," kata Kabid Pemerintahan Nagari Azwar, SE,M.Si.

Pada kesempatan Rakor Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa 2020 ini juga diserahkan hadiah kepada (Kerapatan Adat Nagari) KAN Terbaik se Sumbar 2020, yang juga dinilai setiap tahunnya oleh pemprov Sumbar.