Padang Panjang (Minangsatu) - Sebagai pengusaha sukses. Popularitas Fadly Amran terus meroket. Tidak hanya sebagai pebisnis, juga sebagai pejabat publik. Makanya, tidak mengherankan akhir-akhir ini banyak pengurus partai politik membidik Fadly.

Sebagai pejabat publik kini menduduki kursi Walikota Padang Panjang. Fadly boleh dibilang sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan. Bahkan, tak ingin terjebak dalam penggunaan uang negara. Fadly menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Semua penggunaan uang negara harus digunakan secara transparan. Apakah itu untuk kepentingan lembaga, atau masyarakat", ungkap Fadly.

Disinggung perihal adanya pengurus partai politik yang tertarik meminangnya untuk menduduki kursi pimpinan partai. Hal itu dibenarkan Fadly. Katanya, pengurus partai menawarkan kursi ketua. Itu tak hanya datang dari pengurus DPD II dan DPD I. Termasuk dari pengurus DPP (pusat), jelas Fadhly.

Sebagai orang yang telah memasuki ranah politik. Hal tersebut tentu perlu kita hormati. Karena jabatan sebagai kepala daerah yang tengah memikul amanah rakyat harus dipertanggungjawabkan hingga akhir periode. 

"Semua tawaran pengurus partai tersebut untuk sementara waktu terpaksa saya tolak hingga datang waktu yang tepat," ujar Fadly Amran yang kini juga menduduki jabatan pengurus organisasi level Sumatra Barat. Misal, Ketua Parfi Sumbar.*