Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, selain menyurati Ketua DPR RI, juga menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi buruh dan mahasiswa dalam persoalan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam suratnya Gubernur meminta Presiden RI mempertimbangkan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Dalam rilis Humas Setdaprov Sumbar, Jumat (9/10/2020), disebutkan, Gubernur mengkhawatirkan bisa terjadinya pertentangan di antara masyarakat yang dikaitkan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berangsur membaik.

Surat bernomor 050/1423/Disnakertrans/2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tertanggal 8 Oktober 2020, berisikan Penyampaian Aspirasi Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sumatera Barat terhadap UU Cipta Kerja.

Disebutkan, dengan telah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, di Sumatera Barat telah terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan terhadap UU tersebut dari seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Sumbar.

Sehubungan dengan itu, pemerintah provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Mahasiswa, agar Presiden mempertimbangkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Sementara itu Ketua DPRD Sumbar, Supardi, juga melayangkan surat kepada Presiden RI, yang meminta agar membatalkan UU Cipta Kerja, sesuai dengan tuntutan tertulis para pengunjuk rasa yng disampaikan kepada wakil-wakil rakyat itu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD Sumbar menjadi sasaran para pengunjuk rasa selama dua hari (7-8/10/2020) yang menuntut DPRD menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden dan DPR RI. 

Surat dengan nomor 019/896-FPP-2020 dan nomor; 019/912/FPP-2020, perihal penyampaian aspirasi masyarakat, agar mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan menerbitkan PERPU, pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,  tertanggal 8 Oktober 2020, ditandatangani Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Ketika dikonfirmasi FWP-SB (Forum Wartawan Parlemen Sumbar), Ketua DPRD Sumbar, Supardi, menegaskan, sebagai wakil rakyat sudah sewajarnya membantu rakyat dalam memperjuangkan hak-nya, dengan cara melanjutkan aspirasi masyarakat pada pihak berkompeten.

"Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak berkompeten. Jika berkaitan dengan Perda, kami bisa langsung memutuskannya karena itu bagian dari tugas dan fungsi DPRD," terang Supardi.