Anggota DPRD Sumbar Bagas P Nasution Reses Di Sawahlunto: Masyarakat Butuh Bank Tani

Anggota DPRD Sumbar Bagas P Nasution Reses di Sawahlunto: Masyarakat Butuh Bank Tani

Sawahlunto (Minangsatu) - Boy Hendri salah seorang petani di Kecamatan Talawi menuturkan bahwa bantuan bibit pertanian pemerintah daerah tidak menjamin kesejahteraan petani. Pasalnya, setiap masa panen tiba petani justru kesulitan untuk menjual hasil panen.

" Kami diberikan bibit jagung oleh pemerintah, kami tanam namun setelah panen tidak ada yang membeli hasil panen kami. Akhirnya jagung kami jadikan untuk pakan ternak, ini kerugian besar bagi kami petani, " ungkap Boy Hendri dalam sesi tanya jawab dalam acara Reses Perorangan Anggota DPRD Sumbar Bagas Panyusunan Nasution di Kecamatan Talawi, Sabtu (22/2/2025)

Boy Hendri selanjutnya mengungkapkan rendahnya harga jual gabah di Kecamatan Talawi di setiap musim panen tiba. Sementara kualitas padi Talawi yang dihasilkan setara dengan beras sokan yang dijual dengan kisaran Rp 19 ribu - Rp 20 ribu per liternya.

" Kami rugi dua kali. Pertama Kami menjual gabah kami dengan harga murah yaitu Rp 5600 - Rp 5900 per liternya ke pedagang Batu sangkar. Kemudian setelah menjadi beras kami terpaksa membelinya kembali dengan harga ,Rp 19 ribu - Rp 20 ribu per liternya. Ini kerugian kedua.

Boy Hendri menambahkan di Kecamatan Talawi tidak mempunyai Heller yang bisa menampung seluruh hasil gabah petani di saat musim panen tiba. Oleh sebab itu, Ia berharap adanya semacam Bank Tani yang mampu mengakomodir seluruh hasil pertanian dengan harga yang layak dan pantas.

" Kami sangat berharap kepada Pak Bagas untuk memperjuangkan nasib kami melalui Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat agar dapat mendirikan Bank Tani di Kecamatan Talawi ini. Karena 80 persen mata pencaharian penduduk adalah pertanian. Kami sudah mencoba mengusulkan ke pemerintah kota maupun anggota DPRD Kota Sawahlunto dapil Talawi tapi belum ada hasilnya sampai sekarang," tuturnya

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Anggota DPRD Sumbar Bagas Panyusunan Nasution mengatakan bahwa kewenangan untuk mengakomodir hasil pertanian melalui Bank Tani merupakan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal itu dikarenakan kata Bagas masing masing daerah mempunyai persoalan atau masalah yang berbeda beda. Meski demikian Bagas berjanji akan mengkomunikasikan dengan dua anggota DPRD Kota Sawahlunto dari Fraksi PKB untuk solusi lebih lanjut.

"Saya akan komunikasikan segera dengan dua anggota fraksi PKB di DPRD Kota Sawahlunto. Bank Tani ini tidak bisa di akomodir Dinas Provinsi Sumatera Barat karena persoalan masing masing daerah itu berbeda beda," ujar Bagas

Selanjutnya terkait dengan program pokir DPRD Sumbar khususnya di Bidang pertanian di tahun 2024 lalu tidak dapat diakomodir oleh SKPD bersangkutan. Namun, kegiatan tahun 2024 kemaren akan di laksanakan di tahun 2025 ini.

" Efesiensi anggaran berdasarkan instruksi presiden ( Inpres) No 1 Tahun 2025 sangat berdampak terhadap program pokir DPRD Sumbar di Tahun 2025 ini. Sebagian dapat di akomodir namun sebagian lain tidak. Reses kita kali ini adalah menampung aspirasi masyarakat yang Insya Allah dapat kita laksanakan di tahun anggaran 2026 nanti," ungkap Bagas

Selanjutnya terkait sarana infrastruktur ruas jalan Propinsi Sumatera Barat yang mengalami kerusakan dari Lapangan Segi Tiga Kota Sawahlunto - Guguk Cino Kabupaten Tanah Datar, Bagas mengatakan telah berkomunikasi dengan Zigo Rolanda Anggota Komisi V DPR- RI untuk melakukan perbaikan melalui dana Kementerian PU.

" Untuk perbaikan jalan propinsi yang mengalami kerusakan, saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Zigo Rolanda Anggota DPR RI dari Partai Golkar dan juga dengan Bapak Masrisal Anggota DPRD Sumbar agar dapat meminta bantuan kepada Buk Athari. Karena Buk Athari dan Pak Zigo sama sama berada di Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur atau Kementerian Pekerjaan Umum," pungkasnya